Program KDS untuk jangkau warga tak dapat PKH dari pemerintah pusat

Depok (ANTARA) - Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono menjelaskan program Kartu Depok Sejahtera (KDS) untuk menjangkau masyarakat miskin dengan syarat utama adalah kurang mampu yang tidak dapat Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah pusat.

"KDS program penerima bantuan untuk warga Depok. Syaratnya adalah miskin, kalau dia tidak miskin adukan saja, nanti kami coret," kata Imam Budi Hartono, di Depok, Rabu.

Baca juga: Dinsos Kota Depok evaluasi kinerja pendamping PKH

Imam Budi Hartono menyebutkan penerima KDS mendapatkan tujuh manfaat. Pertama dapat pelayanan kesehatan gratis melalui bantuan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Depok.

Kedua penerima adalah bantuan pendidikan bagi siswa dan mahasiswa yang berprestasi.

"Ketiga renovasi Rumah Tidak layak Huni (RTLH), keempat bantuan Santunan Kematian (Sankem) dan kelima, bantuan ketersediaan pangan," jelasnya. Keenam bantuan untuk para Lansia dan Disabilitas. Ketujuh atau kategori terakhir, bantuan pelatihan keterampilan dan penyaluran kerja.

"Ada tujuh manfaat, warga yang dapat nanti didata oleh para relawan yang tersebar di 63 kelurahan. Mereka mendata apakah layak atau tidak," jelasnya.

Imam Budi Hartono menegaskan lagi program KDS sebagai program tambahan untuk warga Depok yang belum dapat bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah pusat.

Pemerintah Kota Depok terus melakukan evaluasi program KDS tersebut untuk memastikan penerima layak dibantu.

"Kita evaluasi terus, program KDS. KDS adalah program tambahan di daerah. PKH di Depok kisaran 200 ribu penerima kalau ada warga Depok yang belum dapat PKH, kita tutupi dengan KDS yang hanya 2 ribu," tuturnya.

Baca juga: Bangun "underpass", perlintasan rel KRL Jalan Dewi Sartika Depok ditutup