Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aliran sejumlah uang untuk tersangka Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi dari para aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota Bekasi dan pihak swasta yang mengerjakan proyek-proyek di Bekasi.
Untuk mendalaminya, KPK memeriksa empat saksi, yakni Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi Karto, Mulyadi selaku Lurah Jatibening Baru, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, Satim Susanto selaku Lurah Bantargebang, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, dan Peter dari pihak swasta.
"Di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, empat saksi hadir dan dikonfirmasi perihal aliran sejumlah uang yang diterima dan diduga atas permintaan Tersangka RE yang berasal dari para ASN Pemkot Bekasi ataupun para pihak swasta yang mengerjakan berbagai proyek di Pemkot Bekasi," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Selain empat saksi itu, Ali mengatakan sebenarnya KPK juga memanggil satu saksi lainnya, yaitu Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Anton Laranono. Namun, Anton tidak bisa hadir dan akan dilakukan penjadwalan ulang.
Sebelumnya pada Kamis (6/1), KPK menetapkan total sembilan tersangka, yakni lima penerima suap dan empat pemberi suap terkait kasus dugaan korupsi tersebut.
Para penerima suap adalah Rahmat Effendi (RE), Sekretaris DPMPTSP M Bunyamin (MB), Lurah Jati Sari Mulyadi (MY), Camat Jatisampurna Wahyudin (WY), dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bekasi Jumhana Lutfi (JL).
Lalu, pemberi suap adalah Direktur PT ME Ali Amril (AA), pihak swasta Lai Bui Min (LBM), Direktur PT KBR Suryadi (SY), serta Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin (MS).
