Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Jawa Barat Alma Lucyati, dalam siaran pers Humas Pemprov Jabar, Sabtu, menuturkan, ada beberapa dasar yang dijadikan pijakan dalam penganggaran tersebut.
Dasar tersebut, kata Alma, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2012, menyerap hasil Musrenbang, serta dilengkapi dengan masukan dari wakil rakyat saat masa reses.
"Dan yang menjadi pokok acuan dalam menggunakan anggaran di Jawa Barat adalah kebijakan dari pusat. Misalnya kebijakan tentang peningkatan IPM dan MDGs. Sebagaimana juga tercover dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana penggunaan anggaran provinsi untuk bidang kesehatan harus mencapai 10 persen, dari total APBD," kata Alma.
Kendati demikian, besaran 10 persen anggaran di Bidang Kesehatan tersebut, tidak sepenuhnya berada di Dinas Kesehatan provinsi karena bidang kesehatan juga menggandeng Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, seperti Permukiman dan Perumahan, Pendidikan, dan dinas lainnya.
Menurutnya, untuk APBD yang dikelola Dinkes tahun 2012 yang mencapai 421,8 miliar itu, komposisinya dibagi menjadi dua bagian yakni Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.
Ia menuturkan, untuk Belanja Langsung, Dinkes Jabar menggunakan 50 persen dari total anggaran yang ada yakni sebesar Rp213 miliar.
Dikatakannya, penggunaan anggaran tersebut diperuntukkan guna menunjang tugas pokok Dinkes Jabar seperti evaluasi, pengadaan tenaga supervisi, program-program kesehatan, pelayanan kesehatan, upaya kesehatan, peningkatan sarana dan mutu kesehatan, pemberantasan penyakit menular sampai pada sertifikasi serta akselerasi kesehatan.
"Sedangkan sisanya, sebesar Rp208,8 miliar akan disebar kepada dinas kesehatan yang ada di seluruh Jawa Barat berupa anggaran Belanja Tidak Langsung," katanya.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA 2026