Kang AW menyebutkan, bantuan keuangan terbesar diberikan kepada masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang total anggarannya senilai Rp119,87 miliar.
Baca juga: Wow, tahun depan Kabupaten Tasikmalaya terima bantuan keuangan Rp744 miliar
Kemudian, anggaran untuk kesejahteraan para guru bantu di desa terpencil sekitar Rp2,48 miliar, untuk kegiatan bulan bakti gotong royong serta Bhakti Siliwangi dan TNI membangun desa sebesar Rp635 juta.
"Dengan bantuan keuangan tahun ini yang tinggal sepertiganya dibanding tahun sebelumnya, saya memahaminya karena dua alasan," kata Kang AW.
Menurutnya, alasan pertama anjloknya bankeu untuk Kabupaten Bogor yaitu akibat turunnya asumsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Jabar pada tahun 2022. Pasalnya, saat pembahasan pada pertengahan 2021 berbarengan dengan kontraksi ekonomi akibat varian Delta.
"Istilahnya, mending bicara pahitnya dulu saja, ketimbang bicara manis terus berikan bantuan untuk bangun ini dan itu ternyata dicoret lagi dengan alasan efisiensi karena asumsi perhitungannya kembali meleset, kira-kira begitu," terang Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jabar itu.
Alasan kedua menurutnya karena beban Pemprov Jabar untuk membiayai kebutuhan masyarakat penerima PBI BPJS meningkat dua kali lipat dari yang biasanya sekitar Rp50 miliar menjadi sekitar Rp119 miliar.
"Jadi, sesuai dengan instruksi pemerintah pusat maka kewajiban Pemprov Jabar untuk menambah anggaran bagi masyarakat PBI BPJS menjadi prioritas," katanya.
Baca juga: Pemprov Jabar berikan Rp200 miliar untuk bantuan keuangan pemkab/pemkot
Bantuan Pemprov untuk Kabupaten Bogor anjlok lebih dari 50 persen
Senin, 31 Januari 2022 17:30 WIB