Pemprov Jabar berikan Rp200 miliar untuk bantuan keuangan pemkab/pemkot

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan memberikan bantuan keuangan sekitar Rp200 miliar untuk setiap kabupaten/kota pada tahun 2020. 

"Bantuan ini diberikan berdasarkan pengajuan pemerintah kabupaten/kota. Per hari ini kita hanya sanggup di Rp 200-an miliar per daerah. Kalau dirata-rata segituh," kata Gubernur Emil, Jumat.

Dia mengatakan keputusan pemberian bantuan keuangan untuk pemkab/pemkot tersebut diutarakan saat dirinya menghadiri acara Kopdar (Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Triwulan II 2019 di Resort Prima Sangkanhurip, Kabupaten Kuningan, Kamis (11/7).

Gubernur Emil mengatakan untuk mewujudkan Jawa Barat Juara Lahir Batin, dibutuhkan anggaran sekitar Rp800 triliun. Sedangkan, APBD Jawa Barat saat ini sekira Rp35 triliun.

Oleh karena itu, kata Emil, Pemprov Jawa Barat akan berupaya agar pembangunan tidak bergantung kepada APBD saja. 

Menurutnya, ada delapan pintu anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan Jawa Barat. 

Selain APBD Kabupaten/Kota, APBD provinsi, dan APBN, ada lima pintu anggaran lain, yaitu dana swasta melalui KPBU (Kerja sama Pemerintah Badan Usaha) atau Public Private Partnership (PPP), obligasi daerah, dana perbankan, dana umat, dan dana CSR. 

Dia mengatakan Pemprov Jawa Barat akan melobi kementerian atau Presiden, supaya bisa memprioritaskan Jawa Barat. Sebab, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.

"Kita komit (berkomitmen) bahwa sumber pembayaran pembangunan ini ada pintu APBN. Kita akan lobi, dengan hasil detail dari Tingkat II (Kabupaten/Kota) saya akan lobi kementerian atau Presiden untuk memprioritaskan Jawa Barat yang memang penduduknya, secara populasi, paling besar," katanya.

Selain itu, Gubernur Emil juga menyatakan bahwa bantuan keuangan yang akan diberikan Pemprov Jawa Barat kepada Pemda Kabupaten/Kota tidak sembarangan.

Bantuan diberikan berdasarkan kriteria tertentu, seperti jumlah penduduk dan capaian prestasi daerah. 

"Kita memberikan (bantuan keuangan) tidak asal memberi, tapi datang dari berdasarkan kualitas dan jumlah penduduk. Kemudian, prestasi Kabupaten/Kota yang bisa dikasih lebih," kata dia.

"Termasuk siapa yang berhasil menyukseskan program provinsi lebih aktif tentu akan kita berikan tambahan," lanjutnya.

Menurut Emil, melalui Kopdar, pihaknya bisa mengetahui aspirasi Kepala Daerah se-Jawa Barat dan kepala daerah yang hadir dapat menuturkan persoalannya terkait infrastruktur jalan, transportasi, maupun persampahan. 

"Masalah kompleksitas, sangat besar. Tapi setengah (aspirasi Kepala Daerah) adalah kembali lagi masalah infrastruktur jalan penghubung, transportasi, persampahan, dan lain-lain," ucap Emil.

"Tradisi kopdar ini sangat baik, ini adalah tradisi baru. Makin lama Insyaallah akan terjadi minimalisasi dari missed komunikasi yang mungkin kita hadapi," kata dia.