Kota Bogor (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menyatakan siap memfasilitasi aspirasi warga yang terdampak proyek jalur ganda atau double track rek kereta api Sukabumi-Bogor kepada pihak Direktorat Jendral Perkeretaapian (DJKA).
"Tugas kami di DPRD adalah menampung aspirasi warga dan kita akan coba menjembatani keluhan warga dan LBH dengan pihak DJKA. Maka kami akan panggil secepatnya perusahaan yang mengerjakan disana, sehingga nantinya kita bisa lakukan mediasi," jelas Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata dalam rilis yang diterima Antara, Senin.
Dadang mengaku tergerak setelah mendapati beberapa laporan dan aduan mengenai bangunan warga yang terdampak pembangunan jalur ganda rel kereta api tersebut di wilayah Kota Bogor.
Baru-baru ini, dirinya juga telah menerima keluhan warga Sirnasari, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan yang mengadukan nasibnya.
Dadang segera menerima pengaduan warga tersebut di ruang serbaguna Gedung DPRD Kota Bogor sambil memberi pengertian atas proses proyek yang diselenggarakan pemerintah pusat tersebut.
Warga itu mengaku, jelas Dadang, mengalami kerugian materil dan moril atas adanya bencana longsor yang terjadi pada September lalu.
Menurut dia, keluhan warga yang merasa terdampak pembangunan jalur ganda rel Sukabumi-Bogor itu perlu direspon wakil rakyat mengkoordinasikannya dengan pihak DJKA.
Sebab, kejadian bencana di sepanjang jalur proyek pengerjaan double track itu bukan yang pertama kalinya.
Berdasarkan catatannya, kejadian kecelakaan kerja dalam pembangunan rel ganda sudah terjadi beberapa kali, yaitu di tanah longsor di Empang, longsor di Parung Jambu, dan terakhir longsor di Batutulis.
"Kejadian ini bukan yang pertama kali, kami sudah beberapa kali memanggil kontraktor yang bermasalah. Ini akan menjadi perhatian khusus bagi saya sendiri dan DPRD Kota Bogor," kata Dadang.
Dadang menilai perlu antisipasi atas kelalaian yang mungkin terjadi dalam proses pembangunan jalur ganda rel Sukabumi-Bogor tersebut, sehingga ia akan membuat rekomendasi khusus agar tidak ada lagi korban atau kerugian yang diterima oleh warga disekitar lokasi proyek.
Terlebih, cuaca ekstrem yang menyelimuti Kota Bogor perlu menjadi perhatian pihak kontraktor atas keselamatan warga sekitar atas dampak proses pengerjaan tersebut.
Ia pun berjanji akan mendukung langkah warga untuk menyampaikan aspirasinya, diawali dengan rapat bersama lurah dan camat sekitar.
"Sekarang saya lihat di parung jambu yang ngeri banget, karena di bawah masih ada perumahan penduduk sedangkan diatasnya hanya tanah ditumpuk saja. Seharusnya kontraktor bisa membuat TPT semi permanen agar tidak terjadi bencana. Jangan sampai ada korban dulu baru dikerjakan," ungkap Dadang.
Baca juga: Wali Kota Bogor minta guru beri perhatian terhadap psikososial siswa
Baca juga: Kota Bogor buka akses taman kota bertahap pada PPKM level 1
