Bandung (ANTARA) - Provinsi Jawa Barat (Jabar) masuk dalam provinsi prioritas program infrastruktur hijau yang disebut sebagai Green Infrastructure Initiative (GII), program tersebut merupakan hasil kerja sama Pemerintah Indonesia dengan lembaga ahli Jerman.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Mochamad Saleh Nugrahadi dalam siaran pers Humas Pemprov Jabar, Kamis, mengatakan Kick Off Steering Commitee Meeting Jerman - Indonesia untuk Green Infrastructure Initiative sendiri telah dilakukan bersama Menko Marves RI secara virtual dari Makodam Jayakarta, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Tindak lanjut kerja sama tersebut, Kemenko Marves dan tim penilai GII di Bandung telah menggelar lokakarya bersama empat provinsi prioritas yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Hal yang dibahas sektor pembiayaan pengelolaan air, pengolahan limbah, sampah padat, dan transportasi publik perkotaan.
Kemudian tim ahli GII yakni Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) meninjau beberapa lokasi di DAS Citarum, Kabupaten Bandung, Rabu (27/10).
Peninjauan dipimpin Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam pada Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Mochamad Saleh Nugrahadi.
Mereka mengunjungi empat titik DAS Citarum yaitu kolam retensi Cieunteung Baleendah di Sektor 6, Taman Wisata Desa atau Pembibitan Kertasari di Sektor 23, Situ Cisanti di Sektor 1 Kertasari, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpadu PT MCAB di Jalan Cisirung.
Mochamad Saleh Nugrahadi mengatakan, tujuan mereka mengunjungi lokasi tersebut dengan mengundang tim penasihat GIZ dalam memperkenalkan dan melihat kemajuan Citarum dalam kerja sama bilateral antara Indonesia dan Jerman.
"Citarum menjadi contoh yang vital mewakili Jawa Barat dan nasional, baru ada kali ini proyek sungai yang melalui perpres, " ujar Saleh.
Dalam kunjungan tersebut, mereka ingin melihat secara langsung di lapangan isu-isu di Citarum agar bisa menjadi pembelajaran bagi provinsi lain dan bisa menginspirasi.
"Jabar dapat mengajukan proyek Citarum dan melihat dari sini bisa diajukan proposal kepada GIZ Jerman yang terdapat dana hibah 4,4 juta euro untuk feasibility study (FS) atau uji kelayakan di empat provinsi priortas tersebut itu tujuan kami kesini," katanya.
Saleh mengatakan, empat provinsi itu dipilih dengan beberapa kriteria salah satunya adalah daerah yang dinilai memiliki komitmen penerapan infrastruktur hijau. Masing-masing daerah itu cukup kuat untuk merealisasikan proyek jika direpresentasikan di tempat tersebut.
“Memang pada dasarnya bersaing mana yang paling layak yang nanti pada akhirnya diberikan pinjaman bersubsidi. Mulai dari sikap pemerintahnya, penyusunan proposal apakah bankable, tingkat kekritisannya, seperti Citarum ini kan banyak yang memanfaatkan dan sempat dicap sebagai sungai terburuk di dunia tapi saat ini sudah mulai membaik setelah ditangani,” ujar Saleh.
Kepala Bidang Infraswil Bappeda Jawa Barat Ady Rachmat menuturkan Jabar mengikuti rangkaian program GII di tiga sektor tersebut.
Untuk pengelolaan air dan air limbah Pemda Provinsi Jabar mengajukan pengelolaan limbah domestik di Citarum dan air minum/sanitasi di Jabar Selatan.
Sementara, untuk transportasi Jabar mengajukan LRT dan BRT Metropolitan Bandung, sedangkan untuk limbah padat yaitu mengusulkan penanganan persampahan kawasan Metropolitan Rebana.
“Kami ikuti rangkaiannya dengan mengikuti workshop dan juga tinjauan lapangan. Kegiatan ini merupakan rangkaian pra seleksi. Ada empat kandidat provinsi untuk mendapatkan dana dari GIZ yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali,” ujar Ady.
Menurut dia, dari usulan-usulan tersebut belum mengerucut pada keputusan finalnya. Tapi secara informal dari pihak GIZ lebih condong mendorong DAS Citarum.
Citarum dipilih karena dalam Perpres 15/2018 mengamanatkan revitalisasi hingga 2025 dan problem terbesarnya merupakan air dengan limbah domestik.
“Jika lolos seleksi Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus melakukan kajian, persiapan konstruksi, kelembagaan, pengelola, dan pendampingan nonfisik,” katanya.
Untuk diketahui, berawal dari penandatanganan kerja sama di Berlin pada 2 Oktober 2019, proyek Green Infrastructure Initiative (GII) atau Inisiatif Indonesia-Jerman untuk Infrastruktur Hijau saat ini sudah mencapai tahap pembentukan komite pengarah dari kedua negara.
Dari Indonesia diwakili Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Sementara dari pihak Jerman diwakili oleh Kementerian Federal Urusan Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman (BMZ), Kfw Entwicklungsbank (KfW)- Bank Nasional Jerman, dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
Melalui kerja sama ini, Jerman akan memberikan dukungan pendanaan sebesar 2,5 miliar Euro (Rp41,25 triliun) untuk pembiayaan inovatif mencakup pengelolaan air, pengolahan limbah dan sampah, dan transportasi publik perkotaan.
Berdasarkan sesi pertama rapat komite pengarah, empat provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali telah dipilih untuk selanjutnya diidentifikasi potensi proyek investasi dan pengembangan studi persiapan.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan program infrastruktur hijau di Jabar akan difokuskan untuk mengembangkan beberapa kawasan metropolitan.
Dengan pembiayaan inovatif ini, Pemda Provinsi Jabar tidak perlu lagi mengandalkan APBD yang notabene saat ini sedang memprioritaskan penanganan pandemi COVID-19.
Bertindak sebagai konsultan ahli dalam GII yakni GIZ dan Kfw. GIZ akan mengarahkan proyek pada level teknis, sedangkan KfW dalam aspek pembiayaan.*
Baca juga: Wagub Jabar hentikan operasional pabrik tepung tapioka di Karawang, ini alasannya
Baca juga: Menko Luhut ajak semua pihak kawal Program Citarum Harum
