ANTARAJAWABARAT.com,15/7 - Kementerian Sosial berharap laporan keuangan Kementerian Sosial Tahun 2011 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.
"Saya harapkan melalui rakernas ini dapat dibangun komitmen untuk mengelola keuangan secara baik, profesional, dan akuntabel guna mencapai opini WTP dalam laporan pengelolaan keuangan Kementerian Sosial," kata Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri saat memberikan arahan Rapat Kerja Nasional Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Kementerian Sosial RI, di Hotel Savoy Homann Bandung, Jumat.
Mensos mengatakan, selama empat tahun berturut-turut sejak tahun 2007, Laporan Keuangan Kementerian Sosial selalu meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK.
"Opini WDP yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial Tahun 2010 merupakan opini WDP yang keempat kalinya. Untuk itu perlu menjadi perhatian serius dari seluruh jajaran Kemensos," kata Mensos.
Ia mengatakan, beberapa hal yang menjadi penyebab Kementerian Sosial meraih opini WDP dalam laporan keuangan dari BPK ialah aspek ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dan masih lemahnya sistem pengendalian intern, terutama pengelolaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas yang belum sesuai dengan ketentuan.
"Selain itu masih terdapat temuan yang menjadi pengecualian seperti pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan sosial belum dilakukan dengan baik," ujar Mensos.
Oleh karena itu, kata Mensos, untuk memperbaiki semua temuan yang menjadi pengecualian dan bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam laporan keuangan Kementerian Sosial Tahun 2011, pihaknya menginstrusikan seluruh jajarannya agar mengambil langkah-langkah perbaikan atas penyelesaian kelemahan-kelemahan tersebut.
"Termasuk dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, diiringi dengan reward dan punishment yang jelas dan tegas," kata Mensos.
Selain itu, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatangan pernyataan komitmen bersama untuk mengelola keuangan secara profesional, transparan dan akuntabel guna mewujudkan opini laporan keuangan Kementerian Sosial Tahun 2011 yang WTP. ***5***
Ajat S