Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan belanja negara telah mencapai Rp1.806,8 triliun hingga akhir September 2021 atau 65,7 persen dari target APBN Rp2.750 triliun, namun terkontraksi 1,9 persen dari periode sama 2020 sebesar Rp1.841,3 triliun.
“Belanja sedikit menurun 1,9 persen namun kalau kita lihat belanja K/L justru tumbuh 16,1 persen,” katanya dalam konferensi pers APBN KiTA secara daring di Jakarta, Senin.
Realisasi belanja negara itu meliputi belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp734 triliun yang merupakan 71,1 persen dari pagu Rp1.032 triliun dan belanja non K/L Rp531,3 triliun atau 57,6 persen dari pagu Rp922,6 triliun.
Belanja K/L itu tumbuh 16,1 persen dari periode sama tahun lalu sebesar Rp632,2 triliun karena adanya belanja modal Rp118,7 triliun atau meningkat 62,3 persen yakni proyek infrastruktur dasar atau konektivitas dan peralatan.
“Tahun lalu belanja modal terhenti karena COVID-19 baru memukul Indonesia sehingga terjadi pelemahan dan kelumpuhan belanja modal,” ujarnya.
Realisasi belanja modal ini di antaranya peralatan mesin Rp45 triliun, gedung bangunan Rp15,1 triliun, serta jalan, irigasi, dan jaringan Rp52,6 triliun.
Secara rinci, proyek-proyek yang berhasil dibangun melalui belanja modal meliputi 62,28 persen dari target 10 bendungan baru dan 43 lanjutan senilai Rp11,94 triliun.
Sebanyak 67,8 persen dari target pembangunan 600 kilometer jaringan irigasi dan rehabilitasi 72,19 persen dari target 3.900 kilometer dengan total belanja Rp4,4 triliun.
Sebanyak 55,46 persen dari target pembangunan 213,63 kilometer jalan dan preservasi 78,29 persen dari target 57.793,54 kilometer Rp17,9 triliun serta 68,23 persen dari target 216,84 kilometer spoor jalur kereta api senilai Rp1,9 triliun.
Sebanyak 33 persen dari target 21 rumah sakit dan alat kesehatan dengan total belanja Rp0,31 triliun serta 57,8 persen dari target pembangunan 18.945,24 meter jembatan dan preservasi 73,08 persen dari target 508.614,39 meter senilai Rp3,57 triliun.
Sebanyak 89,8 persen dari target modernisasi almatsus dan sarpras Polri 29.372 unit senilai Rp16,16 triliun serta 5,8 persen dari target modernisasi alutsista, non-alutsista, dan sarpras pertahanan 8.412 unit dengan total belanja Rp12,4 triliun.
Kemudian juga ditunjang oleh belanja barang yang tumbuh 42,4 persen dan 87,9 persen dari target APBN seperti vaksinasi, klaim perawatan dan bantuan produktif sekaligus penyaluran berbagai program bantuan sosial.
Belanja barang ini meliputi barang operasional dan non operasional Rp123,5 triliun, pemeliharaan Rp24 triliun, perjalanan dinas Rp14,9 triliun, barang BLU Rp58,4 triliun dan yang diarahkan ke masyarakat maupun seperti BPUM, vaksin, subsidi kuota dan subsidi upah pemda Rp76,5 triliun.
Kemudian manfaat belanja barang lainnya berupa masyarakat mendapat suntikan vaksin pertama 91,1 juta dan vaksin kedua 51,1 juta dengan pengadaan vaksin 107,3 juta dosis senilai Rp21,1 triliun.
Selanjutnya, sebanyak 12,7 juta pelaku usaha mikro menerima bantuan Rp15,2 triliun, 511,7 ribu pasien COVID-19 mendapat biaya perawatan Rp33,6 triliun, 7,7 juta siswa sekolah Kemenag menerima BOS Rp8,3 triliun serta volume penyaluran subsidi selisih harga biodiesel sebanyak 6,94 juta kiloliter senilai Rp35,7 triliun.
Sementara untuk belanja non K/L terkontraksi 8,3 persen (yoy) dibanding periode sama tahun lalu Rp579,5 triliun yang manfaatnya digunakan untuk pembayaran pensiun termasuk THR pensiun, subsidi energi dan pupuk serta program Kartu Prakerja.
Realisasi belanja juga berasal TKDD Rp541,5 triliun yang merupakan 68,1 persen dari pagu Rp795,5 triliun namun terkontraksi 14 persen (yoy) dari Rp557,35 triliun pada periode sama tahun lalu.
TKDD juga terdiri dari Dana Desa terealisasi Rp50,2 triliun atau terkontraksi 13 persen (yoy) dan merupakan 69,7 persen dari target APBN Rp72 triliun.
Baca juga: Pendapatan negara capai Rp1.177,6 triliun per Agustus 2021
Baca juga: Belanja negara capai Rp1.560,8 triliun per Agustus 2021
Baca juga: Belanja negara dalam RAPBN 2022 sebesar Rp2.708,7 triliun
