Cibinong, Bogor (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bogor, Jawa Barat meminta pemerintah melakukan langkah penyelamatan industri di tengah pandemi, salah satunya mempertimbangkan penyesuaian upah minimum kabupaten (UMK).
"Yang dikhawatirkan pelaku industri saat ini adalah penyesuaian upah minimum kabupaten," ungkap Wakil Ketua Apindo Kabupaten Bogor, Nanda Iskandar di Cibinong, Bogor, Kamis.
Ia menyebutkan bahwa sektor industri di Kabupaten Bogor sangat terganggu dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat selama pandemi COVID-19. Pasalnya, selama tahun 2020, pemasaran hasil produksi dalam negeri dan ekspor mengalami penurunan sekitar 50-70 persen.
Kemudian, 80 persen perusahaan tercatat mengalami penurunan pendapatan, sehingga berpengaruh pada operasional perusahaan. Akibatnya, sebanyak 10.271 pekerja terpaksa dirumahkan dan 1.966 pekerja lainnya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Iskandar menerangkan Apindo berharap langkah penyelamatan lain dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, seperti memangkas banyak alur birokrasi untuk kemudahan berinvestasi, penundaan pajak atau retribusi daerah.
"Selanjutnya juga harus melaksanakan PP 36 tahun 2021 secara konsisten dan tidak berpihak. Karena menyelamatkan industri juga menyelamatkan pekerja dan keluarganya," terang Iskandar.
Sementara, Bupati Bogor Ade Yasin mengaku tak memiliki kewenangan dalam mengatur penyesuaian UMK, melainkan hanya menerima kesepakatan antara pengusaha dan buruh.
"Mengenai besaran UMK, bupati hanya melihat kesepakatan bersama," kata Ketua Satgas Penganganan COVID-19 Kabupaten Bogor itu.
Menanggapi lesunya sektor industri, Ade Yasin justru meminta Apindo berperan sebagai orangtua asuh bagi pengusaha mikro yang juga ikut terdampak pandemi.
"Kami menyampaikan, pengusaha besar yang produktifitasnya tidak terganggu justru untuk jadi bapak asuh. Ini waktunya kita bersinergi saling membantu. Harapan kami untuk para anggota Apindo membantu kita yang ibaratnya sedang sakit," paparnya.
Di samping itu, Ade Yasin menegaskan bahwa Pemkab Bogor melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) telah melakukan sejumlah relaksasi, termasuk bagi pajak daerah.
Baca juga: KEK Lido Bogor diharapkan jadi momentum pemulihan pariwisata
Baca juga: Kadin Bogor uji kelayakan calon pengurus periode 2021-2026
