Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki optimistis perekonomian akan bangkit dan pulih dengan melihat semangat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di tahun 2021.
“Riset Mandiri Institute di tahun 2021 menunjukkan pada kuartal II kondisi UMKM nasional sudah mengalami perbaikan yang signifikan,” ujar dia dalam webinar, Jakarta, Kamis.
Dalam riset tersebut, dinyatakan sebanyak 85 persen responden UMKM menjawab bahwa kondisi usaha sudah kembali berjalan normal pada awal kuartal II tahun 2021. Tercatat, terdapat 22 persen UMKM yang sebelumnya berhenti beroperasi kembali beroperasi secara normal pada tahun ini.
Sedangkan, UMKM yang usahanya terhenti disebabkan oleh beberapa faktor. Seperti modal terbatas sebesar 45 persen, prospek usaha yang kurang baik sebesar 23 persen, terbatasnya akses bahan baku sebesar 14 persen, serta beralih menjadi pekerja sebesar 9 persen.
Terkait hal ini, Teten menyampaikan pemerintah telah menyiapkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) guna membantu pelaku koperasi dan UMKM dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19.
Di antaranya, melalui program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM), program ini ditargetkan untuk 12,8 juta usaha mikro dengan nilai mencapat 15,3 triliun.
Selain itu, ada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah disalurkan kepada 3,9 juta UMKM dengan nilai 146 triliun atau 57,58 persen dari target sebesar 253,64 triliun.
Dia menyatakan terdapat sebuah survei pada bulan Mei 2021 yang memaparkan bahwa program BPUM telah tepat sasaran dan tepat manfaat. Dalam hasil survei itu, disebutkan 99,4 persen penerima BPUM adalah usaha mikro dengan omset tahunan di bawah 300 juta.
Selanjutnya, lanjut Teten, 98,9 persen bantuan dimanfaatkan untuk keperluan usaha dengan rata-rata sebesar 1,7 juta, dan hal itu dianggap menjadi bukti bahwa bantuan yang diterima menaikkan omset sebesar 41,1 persen.
Teten menilai digitalisasi memegang peranan peranan penting dalam percepatan pemulihan ekonomi dan mendorong UMKM Indonesia semakin kuat dan berdaya. Survei dari World Bank pada tahun 2021 menyebutkan 80 persen yang terhubung dalam ekosistem digital, memiliki daya tahan lebih baik.
Selain itu, Asosiasi e-commerce Indonesia mencatat selama pandemi, terjadi kenaikkan terhadap platform e-commerce sebesar 25 persen “Artinya, masyarakat Indonesia, terutama pelaku UMKM telah keluar dari zona nyaman dan beradaptasi untuk bertahan,” ungkapnya.
Namun demikian, sebut Teten, tantangan dan masalah digitalisasi seperti kurangnya literasi digital, kapasitas produksi, kualitas produksi, dan akses pasar menjadi pekerjaan bersama yang perlu diselesaikan. Karena itu, dikatakan transformasi digital menjadi salah satu agenda utama pemerintah.
“Kami terus mendorong UMKM untuk go digital melalui dua pendekatan. Pertama, meningkatkan literasi digital, kapasitas dan kualitas usaha (dan) kedua, perluasan pasar digital melalui kampanye “Bangga Buatan Indonesia”, on-boarding platform pengadaan barang dan jasa melalui LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dan Pasar Digital Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PaDi), live shopping dan sistem informasi ekspor bagi UMKM,” ucap Teten.
Baca juga: Jawara Kota Depok luncurkan JAGALILIN untuk bantu UMKM
Baca juga: Pelaku UMKM butuh akses keilmuan untuk digitalisasi, kata Wagub Jabar
Baca juga: Bordir nan cantik khas Tasikmalaya siap tembus pasar mancanegara
