Bandung (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mendorong pemerintah pusat dan provinsi untuk segera melakukan percepatan vaksinasi COVID-19 pada pondok-pondok pesantren di provinsi itu.
"Permohonan vaksinasi yang menyasar pada pondok-pondok pesantren ini saya juga sampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui Menteri Agama dan Menteri Polhukam dalam sesi webinar tadi dan diapresiasi oleh Gubernur, Polda Jabar," kata anggota Komisi I DPRD Jawa Barat Sidkon Djampi, di Bandung, Senin.
Sidkon mengatakan hingga saat ini persentase vaksinasi COVID-19 di pondok-pondok pesantren belum signifikan. Hal ini disebabkan banyaknya pondok pesantren di Jawa Barat, yakni mencapai sekitar 12.000.
"Saya sudah berulang-ulang ingatkan sejak awal pandemi, bahkan sejak pembahasan Raperda pada tahun 2020, yang meminta agar pemerintah pusat dan daerah memperhatikan klaster pesantren," kata dia.
Progres vaksinasi, lanjutnya, sampai saat ini di pondok pesantren belum terlalu banyak, apalagi kalau dibilang persentase dari sekitar 12.000 pondok pesantren di Jawa Barat.
Meskipun jumlahnya belum signifikan, Sidkon tetap mengapresiasi pihak-pihak yang telah melakukan vaksinasi di pondok-pondok pesantren di Jawa Barat, salah satunya dilakukan oleh Kodam III/Siliwangi dan Polda Jabar.
"Saya kira belum lama, tapi setidaknya ini sudah memulai gerakan vaksinasi di pondok-pondok pesantren, di antaranya di Garut, Sumedang, dan dalam waktu dekat di Cirebon serta daerah lainnya," kata Sidkon yang juga Ketua Fraksi PKB DPRD Jabar tersebut.
Lebih lanju,t Sidkon menuturkan hadirnya Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Jawa Barat juga dapat memacu tanggung jawab sekaligus hak Pemprov Jabar untuk membantu secara masif proses vaksinasi di pondok-pondok pesantren hingga tuntas.
"Kalau saya berharap vaksinasi di pondok-pondok pesantren terutama di pesantren-pesantren salaf atau tradisional tuntas pada tahun ini," ujarnya.
Baca juga: DPRD Jawa Barat prihatin keterlambatan pembayaran insentif tenaga kesehatan
Baca juga: KPK konfirmasi tersangka Siti Aisyah soal aliran uang kasus suap proyek di Indramayu
