Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengarahkan jajarannya untuk kemungkinan memperluas dapur umum, guna membantu permakanan bagi yang membutuhkan di masa PPKM darurat.
Hal itu disampaikan Direktur Jendral Rehabilitasi Sosial Harry Hikmat di Jakarta, Kamis, lantaran semakin meningkatnya permintaan bantuan permakanan dari berbagai daerah.
“Sekarang Ibu (Risma) juga sudah mengarahkan provinsi-provinsi lain yang juga mempunyai balai untuk mempersiapkan diri. Tapi ini sudah tentu tergantung asesmen nanti, apakah daerah itu sudah sangat membutuhkan sekali untuk menyiapkan makanan siap saji tersebut,” kata Harry dalam keterangan yang diterima ANTARA.
Harry mengatakan telah ada tujuh tempat aktivasi dapur umum berbasis Unit Pelayanan Teknis (UPT) diantaranya Halaman Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, di halaman Convention Hall Surabaya, Balai Besar Prof. DR. Soeharso Solo, Balai Wyata Guna Bandung, Balai Ciung Wanara Bogor, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional III Yogyakarta, Balai Mahatmiya Tabanan Bali, dan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Klaten.
Di kantor Kemensos di Jalan Salemba melayani penyaluran telur matang ke masyarakat kurang mampu di DKI Jakarta. Selain itu, ada tiga dapur umum yang menyajikan makanan siap saji dan telur matang, yakni TMPNU Kalibata, dapur umum di Surabaya, dan Balai Wyata Guna Bandung.
Sementara dapur umum di Balai Prof. DR. Soeharso Surakarta, di BBPPKS Yogyakarta, di Balai Ciung Wanara Bogor, dan di Dinsos Kabupaten Klaten menyalurkan telur matang.
Makanan siap saji disalurkan untuk mencukupi kebutuhan permakanan bagi tenaga kesehatan, petugas penjaga penyekatan PPKM baik TNI, Polri, dan Satpol PP di sekitar DKI dan wilayah penyangga Ibukota DKI Jakarta, dan di wilayah tugas masing-masing UPT di atas. “Bahkan juga untuk petugas pemakaman dan juga sebagian warga yang isoman,” ujar Harry menambahkan.
Aktifasi dapur umum tidak hanya merupakan dukungan terhadap masyarakat terdampak pandemi. Namun juga sekaligus merupakan strategi untuk menggugah dan membangunkan partisipasi sosial masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial di masa penerapan PPKM Darurat.
Dengan berkurangnya pergerakan masyarakat tentu berdampak pada produktifitas mereka. Bantuan permakanan diharapkan membantu mencukupi sebagian kebutuhan dasar mereka.
Pemerintah telah menetapkan kebijakan PPKM Darurat untuk Jawa-Bali. Sesuai dengan penugasan pemerintah, Kemensos menangani bidang perlindungan sosial. Untuk itu, Kemensos menyalurkan makanan siap saji dan juga telur matang sebagai tambahan nutrisi.
Selain itu, Kemensos juga menyalurkan bantuan sosial untuk meningkatkan daya beli masyarakat selama PPKM Darurat, yakni dengan meningkatkan layanan untuk tiga jenis bansos, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Kemensos juga menyalurkan beras 10 kg untuk KPM PKH dan KPM BST, dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak pandemi.
Baca juga: Mensos protes tak ada ASN bantu dapur umum di Balai Wyataguna Bandung
Baca juga: Dapur umum Kemensos siap dukung kebijakan PPKM Darurat
Baca juga: Kemensos dirikan dapur umum di Balai Wyata Guna Kota Bandung
