Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menyampaikan sejumlah arahan kepada para kepala daerah dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah Tahun 2021 yang digelar secara virtual, Rabu (14/4).
Sebagaimana video yang diunggah melalui akun Youtube Sekretariat Presiden, di Jakarta, Kamis pagi, Presiden mengingatkan bahwa jabatan yang diemban para kepala daerah adalah kehormatan sekaligus sebuah tanggung jawab yang besar.
"Jabatan yang diberikan kepada saudara-saudara adalah kehormatan, tetapi sekaligus juga sebuah tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang berat. Oleh sebab itu, jangan sampai saudara-saudara ini hanya mengikuti prosedur yang ada," kata Presiden menjelaskan.
Kepala Negara meminta kepala daerah berorientasi pada hasil serta mengingatkan kepala daerah agar berani berinovasi, bukan sekadar mengikuti rutinitas.
Presiden juga meminta agar para kepala daerah jangan hanya puas membaca laporan saja dalam bekerja, melainkan harus langsung melakukan pengecekan dan kontrol di lapangan.
Presiden mengingatkan bahwa inovasi, kecepatan, ketepatan kebijakan adalah hal yang sangat diperlukan saat ini sehingga para kepala daerah perlu bekerja dengan menggunakan skala prioritas.
"Bapak, ibu, dan saudara sekalian harus membuat kebijakan yang fokus dengan skala prioritas yang jelas sehingga nanti alokasi anggarannya juga lebih fokus dan terkonsentrasi. Saya melihat satu provinsi ada yang mata anggaran kegiatannya sampai 40 ribu. Menurut saya, semakin sedikit kegiatan secara manajemen akan semakin gampang mengontrol dan mengecek-nya dan hasilnya akan kelihatan," papar-nya.
Terkait dengan anggaran, Presiden berpesan agar para kepala daerah cukup membuat beberapa kegiatan besar dengan anggaran yang terkonsentrasi ke kegiatan tersebut dibandingkan dengan dibagi ke banyak kegiatan kecil. Dengan demikian, hasilnya akan bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat.
"Sebagai contoh, ada anggaran di sebuah kabupaten Rp2 triliun, misalnya. Hati-hati, saya titip yang namanya belanja aparatur, belanja pembangunan, belanja modal dilihat lebih besar yang mana. Usahakan agar belanja pembangunan, belanja modal itu lebih besar dari belanja aparatur. Kalau sudah ketemu belanja pembangunan belanja modal, jangan sampai yang namanya anggaran itu dibagi rata ke masing-masing unit atau dinas. Hati-hati," tutur-nya.
Baca juga: Pelantikan kepala daerah berjalan lancar indikator suksesnya Pilkada 2020
Baca juga: Asosiasi LPPL anugerahi Ade Yasin sebagai kepala daerah peduli radio
Baca juga: KPK minta kepala daerah di Jawa Barat rapatkan barisan berantas korupsi
