"Dari hasil rapat Pansus tadi, diputuskan kita menolak kehadiran Setda Jabar dalam rapat kerja ini," kata anggota Pansus LKPJ Gubernur Jabar, Donny Ahmad Munir.
Donny menjelaskan, beberapa waktu lalu pansus telah melakukan rapat kerja dengan beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)di Jawa Barat.
Dari rapat kerja dengan OPD tersebut, ada beberapa temuan yang harus dikonfirmasi langsung kepada Gubernur Jabar.
"Ini kan levelnya tentang kebijakan, jadi harus dikonfirmasi langsung ke Gubernur bukan kepada pihak lain yang mewakilinya," kata Donny.
Akibat ketidakhadiran Gubernur Jawa Barat dalam rapat kerja tersebut, pansus mensokrsing rapat hingga waktu yang tidak ditentukan.
Sebelumnya, dalam rapat internal Pansus LKPJ, sebelum rapat kerja pansus dengan OPD Pemprov Jabar, juga dibahas mengenai beberapa persoalan data dan fakta menurunnya persentase pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jabar.
Ketua Pansus LKPJ Gubernur Jabar, Didin Supriadin, menyatakan dari data yang diberikan Gubernur Jabar tersebut, Pansus LKPJ menemukan bahwa persentase pertumbuhan IPM Jabar pada 2009, adalah yang paling rendah sejak 2005.
Ia mencontohkan, pada 2009 kenaikan IPM Jawa Barat hanya mencapai 0,38 persen.
Sedangkan pada tahun 2005 pencapai IPM Jawa Barat sebesar 0,99 persen, pada 2006 sebesar 0,71 persen, serta pada 2008 sebesar 0,40 persen.
"Ini menunjukkan, dari tahun ke tahun pencapaian IPM itu terus menurun, padahal di saat yang bersamaan terjadi pertumbuhan volume APBD Jabar," kata Didin.
(U.KR-ASJ/B/Y008/Y008) 12-04-2010 12:57:29
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA 2026