Denpasar, 7/4 (ANTARA) - Pengamat Politik Yudi Latief, menyatakan PDI Perjuangan harus dengan segera menghilangkan sifat karismatik personal dengan karismatik institusi sebagai langkah untuk menuju kepemimpinan nasional.
Seusai acara seminar Partai Ideologis Berjuang Untuk Rakyat di arena Kongres III PDI Perjuangan di Hotel Inna Grand Bali Beach, Denpasar, Rabu, Yudi menilai Megawati Soekarnoputri harus didudukkan pada posisi perekat partai bukan pengambil keputusan dominan.
Fungsi Mega dalam hal ini hanya bisa ditempatkan sebagai simbol perekat partai bukan pengambil seluruh keputusan sehingga partai dapat mencetak orang-orang yang mampu menjadi pimpinan nasional, katanya.
Yudi mengatakan, pemisahan pemilihan kader penerus harus didorong pada pemilihan kader yang mampu menjalankan organisasi dan bukan hanya mengacu pada trah Soekarno saja, katanya.
PDI Perjuangan harus membuka lebar-lebar pintu untuk kader lain diluar trah Soekarno untuk menduduki jabatan tertentu kalau bisa dilakukan konvensi agar karismatik institusi terbentuk, ujarnya.
Menurut Pengamat Politik yang juga hadir pada seminar itu, Ari Dwipayana, jika PDI Perjuangan masih menyerahkan sepenuhnya pada keputusan satu orang saja maka tidak akan ada perubahan yang mendasar di masa datang.
Pembaruan ini harus segera dilakukan karena kepemimpinan Megawati dalam 10 tahun terakhir tidak memberikan hasil yang optimal, ujarnya.
Ari menyatakan dengan tegas bahwa kongres kali ini adalah kesempatan terakhir untuk membuat perubahan untuk persiapan di 2014 mendatang.
"Saya yakin jika partai ini dipimpin oleh orang-orang diluar trah Soekarno namun spirit Soekarno tetap akan melekat dan konstituen tidak akan meninggalkan PDI Perjuangan," ujarnya.
Mantan aktivis yang kini menjabat Ketua Departemen Pemuda dan Mahasiswa DPP PDI Perjuangan, Bambang Sudjatmiko membantah seluruh keputusan partai berada ditangan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum.
Beberapa keputusan penting seperti penyusunan AD/ART yang menjadi arah perjuangan partai diserahkan kepada pengurus, katanya.
Namun dia tidak membantah bahwa kebijakan strategis tertentu berada ditangan Megawati sebagai ketua umum. "Jika ada masalah pelik dan mendesak memang kami serahkan kepada ketua umum," tuturnya.
Hal ini lebih dikarenakan faktor teknis pengumpulan para pengurus saat harus diputuskannya masalah tersebut bukan pada Mega sentris, tegasnya.
Dalam pandangan umum laporan pertanggungjawaban Ketua Umum PDI Perjuangan 2005-2010 lalu, sebagian besar Dewan Pengurus Daerah (DPD) menyerahkan seluruh kebijakan partai kepada Mega.
Beberapa DPD tidak secara tegas menyatakan rekomendasinya agar partai memilih antara oposisi dan koalisi ataupun menyarankan memunculkan jabatan wakil ketua umum.
DPD kebanyakan menyerahkan sepenuhnya kepada ketua umum terpilih dan juga formatur tunggal, Megawati Soekarnoputri.
PENGAMAT: PDIP HARUS HILANGKAN KARISMATIK PERSONAL
Rabu, 7 April 2010 16:48 WIB