Pemerintah lakukan simulasi vaksin COVID agar pelaksanaannya akurat

Bogor (ANTARA) - Pemerintah melakukan simulasi pemberian vaksin COVID-19 di Kota Bogor dan tiga daerah lainnya tujuannya untuk menghitung dan memperkirakan berbagai hal agar pelaksanaan vaksinasi dapat berjalan lancar dan akurat.

"Pemerintah harus menghitung berbagai faktor, seperti waktu dan frekuensi penyuntikan, jumlah tenaga medis, hingga ketersediaan tempat dalam menjalankan program vaksinasi," kata Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, menjawab pertanyaan wartawan, saat mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau Puskesmas Tanah Sareal, di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu.

Kota Bogor adalah salah satu dari empat daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat untuk melaksanakan simulasi vaksin COVID-19. Tiga daerah lainnya adalah Rumah Sakit Sulianti Saroso di Jakarta, Kabupaten Badung di Bali, dan Kota Ambon, Maluku.



Menurut Terawan, Kementerian Kesehatan terus melakukan simulasi, agar nantinya pada pelaksanaan vaksinasi COVID-19, semuanya sudah siap, waktu dan frekuensinya terukur, serta alur pelaksanaannya tepat. "Karena itu, kita lakukan latihan terus dan koordinasi dengan semua elemen, baik wakil rakyat, pemerintah daerah, dan juga dengan WHO," katanya.

Sasaran lainnya, kata dia, simulasi pemberian vaksin sekaligus sosialisasi, agar masyarakat dapat memahami tata caranya dan tidak takut, pada saat pelaksanaan vaksinasi nantinya.

"Saat ini dilakukan simulasi agar terbuka, masyarakat tahu disuntik seperti ini, diperiksa seperti ini dan dikontrol seperti ini, sehingga masyarakat menjadi jelas apa yang mesti dilakukan," terangnya.



Ditanya, kapan pelaksanaan pemberian vaksinasi COVID-19, Terawan mengakan, pemerintah masih menunggu kiriman vaksinnya.. "Belum bisa memastikannya," katanya.

Menurut Terawan, hingga saat ini belum ada negara yang berhasil menemukan vaksin COVID-19. Seluruhnya masih menempuh uji klinis tahap tiga, termasuk vaksin Merah Putih yang dibuat oleh Bio Farma di Bandung.

Terawan menyatakan, belum bisa menyebutkan merek vaksin yang akan diberikan pada vaksinasi, tapi vaksin itu terdaftar dalam daftar vaksin di. WHO.

"Kita akan membeli vaksin yang sudah ada di list WHO, dan kita juga meminta masukan kepada WHO apa yang rasional, karena dinamikanya luar biasa," kata Terawan.

Baca juga: Akademisi Universitas Indonesia bahas aspek hukum vaksin COVID-19

Baca juga: Presiden Jokowi perkirakan vaksinasi COVID-19 pada Desember

Baca juga: Vaksin COVID-19 buatan Sinovac picu respons kekebalan cepat