MPR sebut pergantian tiga Kapolda bukti penegakan hukum butuh kerja keras

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menilai pergantian tiga kepala kepolisian daerah (Kapolda) strategis yaitu Kapolda Metro Jaya, Kapolda Jawa Timur, dan Kapolda Jawa Barat, membuktikan bahwa penegakan hukum di era pandemi COVID-19 membutuhkan kerja keras.

"Penegakan hukum dan disiplin warga dalam melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 bukan sesuatu yang ringan. Diperlukan kerja keras dan strategi khusus untuk menumbuhkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat," kata Jazilul atau Gus Jazil, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia mengucapkan selamat kepada tiga kapolda yang baru, yaitu Kapoda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, dan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Dofiri.

Gus Jazil optimistis, dengan bekal rekam jejak dan pengalaman selama berkarier, ketiga kapolda itu akan mampu dengan cepat membangun sinergi dengan para tokoh masyarakat, para ulama, tokoh politik, pemuda dan perempuan agar tercipta kesadaran dan kedisiplinan menghadapi COVID-19 beserta dampaknya.

"Termasuk sukses terlaksananya kegiatan politik, penertiban unjuk rasa dan sukses pilkada serta menjaga kegiatan ekonomi di tengah masyarakat yang sedang lesu," ujarnya.

Sebelumnya Polri melakukan perombakan untuk posisi tiga kapolda strategis yaitu Kapolda Metro Jaya, Kapolda Jawa Timur, dan Kapolda Jawa Barat.

Jabatan Kapolda Metro Jaya yang sebelumnya dipegang Irjen Pol Nana Sudjana, digantikan oleh Irjen Pol Mohammad Fadil Imran yang sebelumnya menjabat Kapolda Jatim. Sementara posisi Kapolda Jatim yang ditinggalkan Fadil Imran, digantikan Irjen Pol Nico Afinta.

Posisi Kapolda Jawa Barat yang sebelumnya dijabat Irjen Pol Rudy Sufahriadi, digantikan Irjen Pol Ahmad Dofiri yang sebelumnya menjabat Asisten Logistik Kapolri.

Baca juga: Alasan Kapolri copot Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jabar

Baca juga: DPR: Pencopotan dua Kapolda sinyal imbauan keras Kapolri kepada anggotanya

Baca juga: Pengamat: Kapolda Jawa Barat yang baru harus antisipatif tegakkan prokes