Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) membangun 1.000 sanitasi berupa sarana air bersih dan MCK (mandi, cuci, kakus) di desa-desa melalui program padat karya infrastruktur.
Menaker Ida dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Ahad, mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan membantu membangun sanitasi air bersih dan MCK untuk meningkatkan aspek kebersihan kesehatan dan kesejahteraan yang dibutuhkan masyarakat khususnya di pedesaan.
"Tentu saya berharap dengan bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah ini, perlu adanya partisipasi aktif dari aparat desa dan masyarakat desa, guna menjaga fasilitas ini", kata Ida.
Untuk daerah Jawa Tengah, bantuan padat karya sanitasi ini diberikan kepada 350 desa, terutama bagi masyarakat desa di kawasan yang sarana sanitasi dan air bersih yang belum layak. Program ini melibatkan pekerja yang terdampak COVID-19, baik yang terkena PHK maupun dirumahkan.
Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dalam sambutannya melalui video conference, sangat mengapresiasi kolaborasi bantuan padat karya sanitasi.
"Ke depan saya berharap kolaborasi ini akan terus berlanjut dan berkesinambungan, agar desa di Indonesia dapat tercapai tujuan pembangunan SDG'S (sustainable development goals) keenam, yakni menjadikan desa layak air bersih di Indonesia", ungkap Gus Halim.
Dirjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan, Suhartono, mengatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan memberikan bantuan program Padat Karya Jaring Pengaman Sosial kepada 17 Kelompok yang berada di Kabupaten Pekalongan, dimana satu kelompok terdiri dari 20 orang pekerja.
"Semoga program tersebut dapat bermanfaat dan berguna dalam membantu masyarakat yang produktif dalam mewujudkan ekonomi Kerakyatan", kata Suhartono.
Plt. Bupati Pekalongan, Arini Harimurti menyampaikan apresiasi atas bantuan padat karya sanitasi yang diberikan di wilayah Kabupaten Pekalongan ini.
Menurut Arini, agar bantuan pemerintah yang didukung Bank BNI ini dapat tepat sasaran dan tepat manfaat, diperlukan adanya dukungan dari aparat desa dan masyarakat untuk mengawal bersama program padat karya sanitasi itu.*
Baca juga: BBPLK Bandung perketat protokol kesehatan saat pelatihan tatap muka
Baca juga: Menaker imbau korban penipuan situs https://prakerja.vip lapor polisi