Pandemik COVID-19 masih menghantui Indonesia karena kurva pertumbuhan kasus positif terus meningkat, namun publik masih percaya bahwa Presiden Joko Widodo mampu mengatasi pandemik COVID-19.
"Publik percaya Jokowi mampu mengatasi pandemik COVID-19," kata Direktur Eksekutif Survei Indometer Leonard SB dalam siaran persnya, di Jakarta, Jumat.
Pandemik COVID-19 juga berdampak pada anjlok-nya perekonomian nasional, dengan resesi kini membayangi di depan mata. Pemerintah sudah memastikan Indonesia akan memasuki resesi per kuartal III/2020 yang sudah berakhir pada bulan lalu.
"Publik percaya Jokowi mampu mengatasi pandemik COVID-19," kata Direktur Eksekutif Survei Indometer Leonard SB dalam siaran persnya, di Jakarta, Jumat.
Pandemik COVID-19 juga berdampak pada anjlok-nya perekonomian nasional, dengan resesi kini membayangi di depan mata. Pemerintah sudah memastikan Indonesia akan memasuki resesi per kuartal III/2020 yang sudah berakhir pada bulan lalu.
Namun, masyarakat meyakini Presiden Jokowi juga mampu mengatasi resesi. Sebanyak 74,4 persen responden percaya Jokowi mampu mengatasi pandemik dan resesi, hanya 21,2 persen yang tidak percaya dan tidak tahu/tidak jawab sebanyak 4,4 persen.
"Tetapi masalah utama terletak pada menteri-menteri yang membantu kerja presiden," tutur Leonard.
Menurut dia, pandemik dan dampak ekonominya merupakan fenomena global, bukan hanya Indonesia. Siapa pun yang memerintah pada saat ini harus bergulat untuk menangani dengan rumusan kebijakan yang tepat dan memuaskan publik.
Seperti diketahui oleh masyarakat luas, kinerja sejumlah menteri memang dinilai tidak baik khususnya menghadapi situasi pandemik dan dampak sosial-ekonominya. "Yang paling menonjol, misalnya, posisi menteri yang membidangi kesehatan," ujarnya.
Ada pula menteri-menteri yang mengurusi bidang sosial dan UMKM, di mana sektor-sektor tersebut ikut terdampak pandemik. Saat melontarkan ancaman reshuffle pada Agustus lalu, Presiden mengkritik lambatnya penyaluran bansos dan upaya menyelamatkan UMKM.
Presiden telah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPCPEN) yang diketuai Menteri BUMN Erick Thohir dan diisi sejumlah menteri lain seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa.
Survei Indometer dilakukan pada 25 September-5 Oktober 2020 melalui sambungan telepon kepada 1.200 responden dari seluruh provinsi yang dipilih acak dari survei sebelumnya sejak 2019. Margin of error sebesar 2,98 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Baca juga: Survei sebut hanya 31,2 persen publik tahu "Omnibus Law" UU Ciptaker
Baca juga: Bima Arya: Hasil survei simpulkan masih banyak warga Kota Bogor belum biasa cuci tangan
Presiden telah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPCPEN) yang diketuai Menteri BUMN Erick Thohir dan diisi sejumlah menteri lain seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa.
Survei Indometer dilakukan pada 25 September-5 Oktober 2020 melalui sambungan telepon kepada 1.200 responden dari seluruh provinsi yang dipilih acak dari survei sebelumnya sejak 2019. Margin of error sebesar 2,98 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Baca juga: Survei sebut hanya 31,2 persen publik tahu "Omnibus Law" UU Ciptaker
Baca juga: Bima Arya: Hasil survei simpulkan masih banyak warga Kota Bogor belum biasa cuci tangan
