Penandatanganan komitmen itu dilakukan Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja secara elektronik bersama para kepala daerah se-Jabodetabekpunjur melalui video conference, dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian pada Selasa (2/6).
Eka berharap penandatanganan komitmen bersama ini menjadi titik awal upaya meminimalisasi dampak banjir dan longsor yang kerap terjadi di wilayahnya.
"Kita dapat sinkronkan nanti kegiatan-kegiatannya sehingga upaya penanggulangan bencana dapat dilakukan secara maksimal tentunya dengan kerja sama dan gotong royong semua pihak," ungkapnya.
Baca juga: Kabupaten Bekasi cabut status tanggap darurat banjir
Menurut dia banjir dan longsor yang terjadi di wilayahnya kerap menjadi momok tersendiri bagi warga khususnya yang tinggal di sekitar bantaran sungai dan wilayah pesisir.
"Intensitas bencana banjir dan longsor semakin tinggi, sulit diprediksi, dan memakan waktu yang relatif lama sampai ke titik pemulihannya. Semoga sinergi antardaerah ini menjadi solusi terbaik penanganan musibah ini," katanya.
"Penanganan banjir dan longsor di Jabodetabekpunjur akan terintegrasi karena satu sama lain saling berkaitan terutama dari bagian hulu, tengah, dan bagian hilir," katanya.
Baca juga: Warga terdampak banjir di Muaragembong Bekasi bersyukur bisa lalui masa kritis bencana
Chaidir menjelaskan Kabupaten Bekasi sendiri termasuk bagian hilir dari wilayah penanganan musibah terintegrasi ini. "Kita semua tentu berharap adanya sinergi penanganan musibah ini dapat meminimalisir dampak banjir dan longsor," ucapnya.
Dalam kesempatan itu Mendagri mengatakan koordinasi ini merupakan upaya lanjutan untuk merumuskan strategi penanggulangan banjir dan longsor Jabodetabekpunjur tahun 2020-2024. Setelah penandatanganan komitmen bersama ini kemudian akan dilanjutkan dengan langkah-langkah penangananan.
"Di bagian tengah, aliran air kita harapkan bisa berjalan lancar. Di samping itu perlu dibangun tempat penampungan terutama daerah Bogor dan Depok," katanya.
Baca juga: Kapolres Bekasi pimpin evakuasi korban banjir
Sementara di bagian hilir perlu penataan dan manajemen tersendiri di antaranya pelebaran sungai dan sistem kanal. "Kami harapkan adanya komitmen bersama ini agar masalah banjir dan longsor dapat terhindar," kata Tito.
Selain Mendagri dan para kepala daerah, penandatanganan komitmen bersama ini juga turut dilakukan oleh Menteri PUPR, Menteri Bappenas/PPN, Menteri ATR/BPN, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Baca juga: Pemkab dan Pemkot Bekasi diminta berkoordinasi dengan BPBD atasi dampak banjir
