Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membahas perihal pelaksanaan Shalat Idul Fitri semasa pandemi COVID-19 dengan para ulama.
"Arahan Presiden terkait Idul Fitri, meminta daerah melakukan diskusi dengan ulama untuk menentukan kriteria-kriteria (situasi kedaruratan) ini. Lebaran bisa berlangsung normal berbasis jarak atau tetap tidak dilakukan dengan alasan kedaruratan," Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil di Bandung, Selasa, usai mengikuti rapat terbatas melalui telekonferensi video yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menurut dia, akan berdiskusi dengan para ulama untuk menentukan kriteria kondisi yang memungkinkan pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1441 Hijriah.
Baca juga: MUI sebut Shalat Idul Fitri ditiadakan jika COVID-19 tetap tidak terkendali
Kalau situasi membaik, ia melanjutkan, kemungkinan warga beberapa daerah di Jawa Barat bisa melaksanakan Shalat Idul Fitri 1441 Hijriah dan ibadah berjamaah lainnya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19.
"Kalau sudah secara ilmiah tidak ada ancaman kedaruratan lagi, ibadah bisa disarankan kembali ke normal dengan protokol kesehatan," katanya.
Baca juga: Wapres tegaskan Shalat berjamaah tidak boleh dilakukan di zona merah COVID-19
Pemprov Jawa Barat bahas pelaksanaan Shalat Idul Fitri dengan ulama
Selasa, 12 Mei 2020 15:44 WIB
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam konferensi pers usai rapat evaluasi pelaksanaan PSBB bersama Presiden Joko Widodo di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (12/5/2020), mengatakan pemerintah provinsi akan membahas pelaksanaan Shalat Idul Fitri dengan para ulama. (HO Humas Pemprov Jabar)
