Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menyampaikan mekanisme pendataan penerima bantuan sosial tidak diatur pemerintah pusat, melainkan diserahkan kepada daerah.
"Mekanisme pendataannya atau alokasi per kelurahan/desa, diserahkan full ke daerah. Kami tidak mengatur hal tersebut supaya nanti tidak kacau," ujar Mensos dalam pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Senin.
Mensos mengatakan pasti ada saja warga yang tidak menerima bantuan sosial tersebut. Oleh karenanya dia menekankan penyelesaian dapat dilakukan oleh pemerintah daerah.
Baca juga: Menteri Sosial minta pengurus RT/RW kawal penyaluran bansos
"Sudah pasti ada yang tidak menerima (bansos). Makanya penyelesaiannya silahkan pemda atur," ujar dia.
Dia menekankan sejatinya pendataan dana lokasi bansos dapat dibicarakan antarwarga dan dipimpin ketua RW atau kepala desa.
"Rakyat kita kan punya semangat gotong-royong. Kalau yang sudah dapat, terus dapat lagi, dikasih ke yang belum dapat. Saya yakin dapat diselesaikan secara kekeluargaan di level warga. Adat kita sudah seperti itu," ujar dia.
Baca juga: Polda Jabar awasi penyaluran bansos warga terdampak COVID-19
