Perlu intervensi pemerintah cegah mudik Lebaran

Depok (ANTARA) - Tim Panel Sosial untuk Kebencanaan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan intervensi pada pemudik jelang dan saat Idul Fitri yang animonya masih tinggi dan berpotensi menyebar COVID-19.

"Melihat besarnya animo masyarakat untuk tetap mudik, Tim Panel Sosial untuk Kebencanaan merumuskan beberapa antisipasi," kata Peneliti Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI) yang juga seorang Tim Panel Sosial untuk Kebencanaan Dicky Pelupessy, dalam keterangan tertulisnya, Rabu.

Ia mengatakan Pertama, kampanye mengubah rencana masyarakat untuk tidak mudik Idul Fitri sebagai upaya mengurangi risiko penularan COVID-19.

Baca juga: Peneliti perkirakan mudik bakal munculkan 1.046 ODP COVID-19

Kedua, pengaturan dan antisipasi pergerakan masyarakat dari provinsi asal menuju provinsi dan kabupaten atau kota tujuan mudik.

Ketiga, pengaturan dan antisipasi moda transportasi yang akan digunakan oleh masyarakat, terutama mobil, pesawat, dan kereta api sebagai tiga moda utama pilihan masyarakat untuk mudik.

Tim Panel Sosial untuk Kebencanaan menjalankan sebuah Studi Sosial COVID-19 berupa survei Persepsi Masyarakat terhadap Mobilitas dan Transportasi.

Hasil survei menunjukkan bahwa persentase responden yang berencana mudik dinilai masih tinggi, yaitu 43,78 persen responden dan sisanya (56,22 persen responden) menjawab tidak akan mudik.

Baca juga: Semua orang berpotensi pembawa corona, Erick imbau publik tidak mudik

"Hasil survei tersebut menunjukkan masih banyak penduduk yang merencanakan mudik saat libur Lebaran di tengah pandemi COVID-19 yang belum mereda ini," katanya.

Berkenaan dengan keputusan mudik, sebanyak 69,06 persen responden menjawab mudik untuk keperluan Idul Fitri, dan sejumlah 60,88 persen responden akan berangkat pada waktu cuti bersama Idul Fitri.

Sementara itu Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi UI Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris, menambahkan peran pemerintah untuk menerapkan intervensi sosial saat pandemi sangat dibutuhkan untuk mencegah masyarakat mudik, yang berpotensi semakin menyebarluaskan virus dan menghambat proses pemutusan rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia."

Lebih lanjut, data lainnya dari survei tersebut menunjukkan walaupun hampir semua responden (98,05 persen) mengetahui tentang kelompok yang rentan COVID-19 dan orang sehat dapat menjadi carrier (98,6 persen), namun hanya 32,07 persen responden yang mengaku sangat khawatir akan menularkan COVID-19 dan 10,25 persen responden mengaku tidak khawatir sehingga tetap berencana mudik.

Baca juga: Pengamat sebut soal mudik orang Indonesia tak bisa diimbau, tapi harus dilarang

Hal ini didasari alasan bahwa responden merasa sehat dan mengetahui kondisi kampung halaman baik-baik saja.

Di sisi lain, responden yang memilih mudik akan melakukan beragam upaya pengurangan risiko penularan, seperti tindakan rajin mencuci tangan (37,58 persen), mengurangi kontak fisik seperti bersalam-salaman (36,02 persen), menjaga jarak saat berkomunikasi langsung (34,31 persen), memakai masker (31,82 persen), serta tidak mengadakan acara silahturahmi skala besar (30,96 persen).

Tim Panel Sosial untuk Kebencanaan merupakan kolaborasi para peneliti kebencanaan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), UI, Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Politeknik Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, U-INSPIRE.

Selain itu Jurnalis Bencana dan Krisis Indonesia serta didukung oleh Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Survei Studi Sosial COVID-19 mengenai Mobilitas dan Transportasi melibatkan masyarakat umum sejumlah 3.853 responden dengan rentang usia 15–60 tahun ke atas.

Baca juga: MUI minta warga Muslim pertimbangkan kembali rencana mudik