Depok (ANTARA) - Anggota DPR RI Dapil Depok dan Bekasi Hajah Intan Fauzi berkomitmen untuk mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
"Kami memantau langsung pembangunan drainase di lingkungan kompleks TNI AL Kelurahan Jati Bening Kecamatan Pondok Gede dan kompleks Dosen IKIP, Kota Bekasi," kata Intan dalam keterangan tertulisnya, Sabtu.
Pembangunan drainase ini merupakan hasil aspirasi Intan Fauzi pada tahun anggaran 2019. Intan Fauzi melakukan kegiatan reses perorangan ke Dapil Jabar VI pada masa Persidangan I Tahun Sidang 2019—2020 guna menyerap aspirasi masyarakat yang ada di Kota Patriot itu.
Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan anggaran sebesar Rp11 miliar dialokasikan untuk pembangunan drainase lingkungan kompleks TNI AL Jati Bening, Kota Bekasi.
"Alhamdulilah, pembangunan drainase lingkungan dapat selesai di akhir tahun 2019. Semoga tidak ada lagi daerah yang terdampak genangan air," ujarnya.
Menurut Intan, penanganan banjir ini dilakukan secara keseluruhan di lima titik banjir, mulai dari RW 10 dan RW 11. Namun, yang bisa ditangani pada tahun anggaran 2019 di RW 10 dari peta perencanaan, yaitu C, D, dan E secara keseluruhan.
"Besar harapan titik banjir di RW10 dalam peta perencanaan A dan B juga bisa dilaksanakan pada tahap berikutnya," katanya.
Karena bukan multiyears kontrak, satu tahun anggaran pada TA 2019, dengan progres pekerjaan saat ini mencapai 96 persen, diperkirakan selesai per 31 Desember 2019.
"Semoga Direktorat Jenderal Ciptakarya dapat mengalokasikan untuk RW11 dan juga RW13 Jatikramat pada tahun anggaran berikutnya. Dengan demikian, penanganan banjir di kompleks TNI AL Jatibening, Pondok Gede, Jatikramat, dan Jatiasih dapat menyeluruh," katanya menjelaskan.
Awalnya, Intan berharap persoalan penanganan banjir di RW 10 dan RW 11 bisa rampung pada tahun ini sehingga usulan program pada tahun anggaran 2020 fokus pada wilayah Pondok Gede Permai yang sudah menahun banjir.
"Namun, saat ini penangananya hanya bisa di tiga titik. Hal ini akan saya teruskan ke pemerintah pusat agar mendapatkan perhatian lagi," katanya.
Meski demikian, Ketua DPP PAN ini berjuang agar semua aspirasi warga bisa disampaikan kepada pemerintah sebagai pelaksana dari APBN.
"Nawaitu saya adalah bekerja sebaik mungkin untuk bela umat dan rakyat," katanya menegaskan.
Sementara itu, pejabat pembuat komitmen Kementerian PUPR Yasin menyebutkan dari total 24,7 hektare, pada tahun 2019 pihaknya bisa menangani maksimum 11,38 ha untuk kompleks TNI AL dan Caman.
Dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp11 miliar, beberapa pekerjaan berupa modular tank (penampungan), perbaikan tanggul, kolam retensi, pompa dengan debit air tinggi, perbaikan empat pintu air, perangkat penunjang pompa, yaitu genset, serta perbaikan taman dan perbaikan jalan akibat pekerjaan proyek.
Sementara itu, Ketua RW 10 Kelurahan Jati Bening Brigjen Purn. Poernomo menyampaikan terima kasih atas perhatian wakil rakyat terhadap pembangunan drainase di kompleks TNI AL RW 10 ini.
"Mewakili warga, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penanganan banjir yang sudah menahun yang selama ini tidak ada solusi. Semoga upaya Ibu Intan membawa berkah," ucapnya.
Selain drainase lingkungan, aspirasi penanganan banjir di wilayah Kota Bekasi pada tahun anggaran 2019, juga dilakukan dengan aspirasi anggota DPR RI dengan dana APBN untuk perbaikan dan pembangunan tanggul.
Anggaran untuk tanggul dan Jalan Cipendawa sebesar Rp8 miliar, sedangkan tanggul Kemang Pratama sebanyak dua tahap masing masing sebesar Rp12 miliar dan Rp25 miliar.
Selain itu, Kemang Pratama Regency sepanjang 60 meter dengan biaya sekitar Rp5 miliar. Pembangunan ini dikerjakan oleh Balai Besar Wilayah Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Ditjen Sumber Daya Air, Kementeria PUPR.
Baca juga: Anggota DPR nilai penanganan bencana di Cirebon kurang serius
Baca juga: Fraksi Gerindra DPR dorong pencabutan moratorium DOB Bogor Barat
