Bandung (ANTARA) - DPRD Provinsi Jawa Barat menyatakan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon Komisioner Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Barat periode 2019-2023 akan dilaksanakan pada 15 November 2019.
"Kami sepakat untuk melanjutkan seleksi calon Komisioner KIP Jabar dan hasil rapat Badan Musyawarah menetapkan seleksi Komisioner KIP Jawa Barat akan dilaksanakan pada Jumat 15 November mendatang," kata Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Bedi Budiman, di Bandung, Kamis.
Komisi I DPRD Jabar, kata Bedi, ingin pelaksanaan seleksi calon Komisioner KIP berjalan tepat waktu dan sesuai dengan jadwal sehingga pihaknya telah melakukan berbagai persiapan pelaksanaan seleksi tersebut.
Persiapan tersebut seperti mempelajari visi dan misi para calon serta mengatur mekanisme pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan yang diupayakan terbuka.
"Kita akan mengupayakan se-terbuka mungkin pelaksanaan seleksi ini, kita akan mengundang para pihak," katanya Bedi.
Kriteria Komisioner KIP Jawa Barat, menurut Bedi harus memiliki kemampuan dan jiwa kepemimpinan serta memiliki orientasi Komisi Informasi ke depan misalkan informasi yang disalahgunakan atau informasi yang disesatkan.
"Jadi para komisioner kedepan itu harus memiliki kemampuan. 'sense of crisis' terhadap itu,", kata Bedi.
Selain informasi yang dikecualikan dan memang tidak boleh dipublikasikan seperti diatur oleh Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, kepada para Komisioner KIP Jawa Barat terpilih nantinya, Bedi menegaskan sistem klasifikasi informasi publik harus Iebih diperjelas Iagi.
Sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi publik.
”Misalnya informasi tersebut terbuka betul untuk publik (setiap saat serta merta dan berkala), informasi terbatas untuk kalangan tertentu atau memang informasi tersebut berdurasi bisa dibuka dalam rentang waktu," kata Bedi.
Lebih Lanjut Bedi menyatakan bahwa hasil fit and proper test calon Komisioner KIP Jawa Barat yang dilakukan Komisi I DPRD Jabar akan langsung diumumkan setelah proses uji kelayakan dan kepatutan selesai.
Baca juga: DPRD Jawa Barat sesalkan Gedung BKPP di Cirebon akan dialihfungsikan
Baca juga: DPRD Jabar ungkap temuan terkait Revitalisasi Kalimalang
