Surabaya (ANTARA) - Lembaga Riset Politik Surabaya Consulting Group (SCG) menilai pernyataan Sekretaris Fraksi Demokrat-Nasdem DPRD Surabaya Imam Syafii yang menuding pejabat Pemerintah Kota Surabaya melakukan pencitraan karena sering turun ke rakyat dinilai sebuah paradoks politik.
"Saya membacanya agak aneh. Di mana pun, dalam manuver dan ilmu politik apa pun, seorang politisi biasanya mengkritisi pejabat yang tidak dekat dengan rakyat. Tapi ini justru Pemkot Surabaya dekat dengan rakyat, turun ke kampung-kampung, kok malah diprotes. Ini sebuah paradoks politik," kata Direktur SCG, Didik Prasetiyono di Surabaya, Jumat.
Menurut Didik, pernyataan politisi Nasdem itu dalam kaca mata ilmu politik malah kontraproduktif bagi partai besutan Surya Paloh tersebut. Sebab, persepsi publik Surabaya terhadap kinerja Pemkot Surabaya sangat bagus. Di semua survei lembaga riset independen, rata-rata kepuasan publik terhadap Wali Kota Tri Rismaharini dan Pemkot Surabaya mencapai lebih dari 80 persen.
"Saya hanya khawatir pernyataan dari politisi Partai Nasdem tersebut malah merugikan partainya sendiri, karena masyarakat akan menilai, lho ini pejabat dekat dengan rakyat kok dikritisi, blusukan ke kampung kok diprotes," ujar Didik.
Menurut Didik, pernyataan politisi Nasdem yang menyeret metode kerja para pejabat Pemkot Surabaya dengan pemilihan Wali Kota Surabaya terlalu mengada-ada.
"Ada atau tidak ada Pilkada, semua orang tahu kalau Bu Risma punya metode kerja turun ke rakyat, menghadirkan pemerintahan pro rakyat. Dan itu menular ke seluruh jajarannya hingga ke level lurah. Dan itu sudah dilakukan selama hampir 10 tahun. Masak begitu dinilai karena mau pilkada," kata Didik yang pernah melakukan studi elektoral politik di Amerika Serikat.
Didik menyarankan kepada jajaran Pemkot Surabaya untuk tidak terlalu menanggapi manuver politisi Nasdem Imam Syafii tersebut.
"Semua pejabat publik harus dekat dengan rakyat. Jangan takut dianggap pencitraan. Fakta gaya Bu Risma yang sering turun ini dicintai rakyat, wajar saja menjadi rujukan bagi seluruh birokrat di Pemkot Surabaya untuk juga dekat dengan rakyat," kata Didik.
Terkait kritik politisi Nasdem tentang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya Eri Cahyadi yang sering turun ke lapangan, Didik menjelaskan bahwa metode kerja seperti memang dibudayakan oleh Tri Rismaharini.
"Semua kepala OPD hingga lurah sering turun ke lapangan. Kalau dalam konteks Bappeko, itu ada fungsi pengendalian pembangunan. Mereka turun ke lapangan, melakukan uji petik, hasilnya digunakan sebagai evaluasi untuk perencanaan ke depan. Sehingga perencanaan pembangunan semakin baik, hasilnya pun optimal. Masak begitu dipermasalahkan?" kata Didik.
Seperti diketahui, politisi NasDem sekaligus Sekretaris Fraksi Demokrat-Nasdem, Imam Syafi'i pada saat menanggapi jawaban wali kota atas pandangan fraksi-fraksi terkait RAPBD Surabaya 2020 sempat mengkritisi Kepala Bappeko Surabaya Eri Cahyadi yang dinilai turun ke lapangan karena bakal ikut Pilkada.
"Ini kan mau pilkada, saya langsung saja, Kepala Bappeko itu sering offside. Hal-hal yang seharusnya dikerjakan Kepala Dinas langsung dikerjakan sendiri. Sampai masuk-masuk ke kelurahan segala dan menjanjikan ke RW-RW akan mengakomodir programnya. Sampai menjanjikan kalau tidak bisa bakal mundur. Ini kan tidak bener," kata Imam.
Imam mengingatkan agar Kepala Bappeko bekerja sesuai tugas dan fungsinya. "Hanya sampai perencanaan saja. Kalau sudah sampai program atau apa lainnya kan sudah offside," kata Imam.
Baca juga: Ini jawaban tegas Bu Risma soal mafia perizinan yang dilontarkan anggota DPRD
Baca juga: Risma beri contoh sikap keteladanan tidak ambisi jadi menteri
