Jakarta (ANTARA) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta mengatakan mengambil hikmah dengan pandangan masyarakat dan beberapa anggota DPRD pada dua cawagub DKI, Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto, yang disebut tidak mengerti Jakarta.
"Kami percaya apapun ada hikmahnya, dengan dibilang demikian, kami terus evaluasi, mungkin kurang sosialisasi. Dua nama ini adalah pilihan pimpinan dan banyak keunggulan yang menjadi pertimbangan kenapa mereka terpilih," kata Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Syakir Purnomo, di Jakarta, Minggu.
Syaikhu disebut Syakir memiliki pengalaman di bidang pemerintahan atau administrasi dengan rekam jejak pernah menjabat Wakil Wali Kota Bekasi (2013-2018), DPRD Provinsi Jawa Barat (2009-2013) dan anggota DPRD Kota Bekasi (2004-2009).
Sedangkan Agung Yulianto yang berlatar belakang sebagai pengusaha sukses yang dianggap mampu menjalin mitra dengan berbagai kalangan dan berlatar belakang pendidikan, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) seperti Syaikhu dan sempat menjadi auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Sementara di kepengurusan partai, mereka berdua memiliki jabatan yang cukup strategis. Ahmad Syaikhu menduduki Ketua DPW PKS Jawa Barat, sedangkan Agung Yulianto merupakan Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta.
Dengan ini, kata dia, dua kandidat ini berkompeten menjadi Wagub DKI mendampingi Gubernur DKI Anies Baswedan sampai 2022 mendatang sebagai pengganti Sandiaga Uno yang maju menjadi calon Wakil Presiden RI mendampingi Prabowo Subianto pada April 2019 lalu.
"Siapapun yang terpilih, mereka tentu ada tim yang bisa membantu pekerjaannya karena mereka bukan pahlawan Superman yang bisa bekerja sendirian," ujarnya.
Namun, untuk Syaikhu, diketahui kini sudah dipastikan terpilih menjadi anggota DPR periode 2019-2024 bahkan sudah menjalani pembekalan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) sebagai syarat sebelum pelantikan anggota DPR pada 1 Oktober 2019.
Akan tetapi hingga saat ini, Syaikhu sendiri belum menyatakan atau menyerahkan surat pengunduran dirinya dari bursa cawagub DKI Jakarta.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Arifin menyebutkan pembahasan mengenai sosok Wagub DKI mengacu pada hasil kerja panitia khusus (pansus) DPRD DKI periode sebelumnya 2019-2024.
Hal tersebut, kata Arifin disepakati pada Kamis (19/9) lalu oleh tim penyusun tata tertib (Tatib) pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD 2019-2024 selepas sehari sebelumnya fraksi PKS mengusulkan penambahan 13 pasal yang dinilai memiliki banyak kecocokan dengan Panitia Khusus (Pansus) periode sebelumnya mengenai pemilihan Wagub DKI Jakarta.
Baca juga: Kejaksaan periksa politisi PKS terkait kasus korupsi di DPRD Garut
Baca juga: Achmad Ru'yat resmi ditunjuk PKS sebagai Wakil Ketua DPRD Jabar
