Bandung (ANTARA) -
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019 saat ini sedang mengebut sejumlah rancangan Perda sebelum masa jabatan berakhir pada 31 Agustus mendatang.
Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, di Bandung, Selasa, mengatakan pimpinan dan DPRD Jawa Barat saat ini akan resmi berganti pada 1 September nanti.
"Dan saya sudah meminta ke rekan-rekan di komisi maupun panitia khusus untuk segera menyelesaikan raperda prioritas," katanya.
Politisi perempuan dari Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat ini mengatakan sejumlah raperda prioritas yang harus segera dituntaskan yakni Raperda RTRW Jabar dan Raperda APBD Perubahan 2019.
"Jadi ada tiga raperda, khusus untuk RTRW yang masih tersisa ditargetkan 31 Juli ini selesai," tutur Ineu.
Menurutnya penuntasan Raperda RTRW sendiri membuat Raperda Pemukiman diputuskan dewan untuk diperpanjang pembahasannya mengingat pembahasannya membutuhkan kepastian dari Raperda RTRW Jawa Barat.
"Kalau diperpanjang mudah-mudahan tidak lewat 31 Agustus," katanya.
Lebih lanjut Ineu mengatakan untuk Raperda APBD Perubahan 2019 saat ini pembahasannya sudah mulai berjalan dan pihak Pemprov Jabar sudah menyerahkan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
"Hal ini sedang berjalan kita harap Agustus sudah selesai," ujarnya.
DIa mengatakan DPRD Jabar 2019-2024 saat dilantik juga tidak bisa langsung otomatis bekerja karena biasanya akan ditunjuk pimpinan sementara sebelum perangkat dewan terbentuk.
"Oleh karena itu kalau kita lakukan percepatan paling APBD perubahan, yang murni sedang tahapan, pembahasan penetapan untuk murni 2020 sampai dengan 1 bulan, sampai masa anggaran berakhir artinya di November," tuturnya.
Dia menambhakan terkait dengan terbatasnya waktu pihaknya meminta agar pansus yang tengah bekerja bisa menyelesaikan komitmen yang sudah dibuat dengan Pemprov Jabar.
Namun, Ineu mengakui ada sejumlah raperda inisiatif dewan yang kemungkinan diselesaikan oleh anggota dewan yang baru.
