Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mengusulkan agar pemerintah membangun asrama haji dekat dengan Bandara Internasional Jawa Barat, Kertajati, Kabupaten Majalengka.
"Rencana awal kan embarkasi itu bakal dibangun di Indramayu, tapi kalau menurut saya harus yang dekat sekali ke Bandara Kertajati ya, itu kan bisa di 'aero city'-nya," kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Haris Yuliana, di Bandung, Selasa.
Politisi dari Fraksi PKS DPRD Jawa Barat ini menilai keputusan Kementerian Agama membatalkan penerbangan haji dari Bandara Kertajati tidak ada kaitannya dengan fasilitas di bandara tersebut.
"Saya kira tidak usah berkecil hati ya, kalau pun sekarang gagal ini bukan karena masalah yang terlalu berat, ini memicu kita untuk menyelesaikan semua fasilitasnya saja. Jadi kalau embarkasi ya fasilitasnya harus benar-benar terbaik," kata dia.
Pihaknya mendorong Pemprov Jawa Barat untuk lebih menggenjot intrastruktur penunjang menuju Bandara Kertajati.
"Saat kita bicara tentang tamu Allah maka Pemprov Jabar harus berikan satu servis yang sangat memuaskan. Ini bukan tamu kita tapi tamu Allah," ujar Haris.
Ia mengatakan jika infrastruktur penunjang telah selesai dibangun seperti Jalan Tol Cisumdawu, asrama haji dan lain-lain maka Bandara Kertajati bisa dipastikan dapat memberangkatkan jamaah haji ke Tanah Suci.
Sebelumnya, rencana keberangkatan pertama jamaah haji dari Bandara Internasional Jawa Barat, Kertajati, di Kabupaten Majalengka, yang akan dilaksanakan pada 20 Juli 2019, batal.
"Saya belum dilaporin tapi menjelang keputusan ini pihak Saudi Airlines keberatan karena kerumitan administrasi yang 'deal' dengan Bandara Soekarno Hatta. Jadi bukan infrastruktur," kata Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil di Gedung Sate Bandung, Senin (10/6).
Gubernur Emil menegaskan batalnya penerbangan haji dari Bandara Kertajati bukan karena masalah infrastruktur bandara namun karena masalah administrasi.
"Ya itu tadi, info yang saya terima pihak (maskapai) Saudi Airlines 'keukeuh' dengan Bandara Soekarno Hatta ini sudah di sana lama dan sebagai pemimpin saya sudah mengupayakan," kata dia.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa menuturkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menargetkan pada 2020 Bandara Internasional Jawa Barat (Kertajati) menjadi tempat pemberangkatan haji. Sementara umrah antara bulan Agustus sampai September 2019.
"Saya sudah minta bulan Juni dan beliau (Kakanwil Kemenag Jabar) sudah berjanji bulan Juni penetapan itu bisa selesai," kata Iwa Karniwa usai Silaturahim dan Koordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat di Kanwil Kemenag Jabar, di Gedung Sate Bandung.
Menurut dia, agar target 2020 itu dapat dipenuhi sebelumnya harus ada penetapan terlebih dahulu dari Kementerian Agama RI.
Baca juga: Terkait pemindahan rute, Bandara Kertajati bangun office airline
Baca juga: Penerbangan umrah dari Bandara Kertajati September 2019
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Rencana awal kan embarkasi itu bakal dibangun di Indramayu, tapi kalau menurut saya harus yang dekat sekali ke Bandara Kertajati ya, itu kan bisa di 'aero city'-nya," kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Haris Yuliana, di Bandung, Selasa.
Politisi dari Fraksi PKS DPRD Jawa Barat ini menilai keputusan Kementerian Agama membatalkan penerbangan haji dari Bandara Kertajati tidak ada kaitannya dengan fasilitas di bandara tersebut.
"Saya kira tidak usah berkecil hati ya, kalau pun sekarang gagal ini bukan karena masalah yang terlalu berat, ini memicu kita untuk menyelesaikan semua fasilitasnya saja. Jadi kalau embarkasi ya fasilitasnya harus benar-benar terbaik," kata dia.
Pihaknya mendorong Pemprov Jawa Barat untuk lebih menggenjot intrastruktur penunjang menuju Bandara Kertajati.
"Saat kita bicara tentang tamu Allah maka Pemprov Jabar harus berikan satu servis yang sangat memuaskan. Ini bukan tamu kita tapi tamu Allah," ujar Haris.
Ia mengatakan jika infrastruktur penunjang telah selesai dibangun seperti Jalan Tol Cisumdawu, asrama haji dan lain-lain maka Bandara Kertajati bisa dipastikan dapat memberangkatkan jamaah haji ke Tanah Suci.
Sebelumnya, rencana keberangkatan pertama jamaah haji dari Bandara Internasional Jawa Barat, Kertajati, di Kabupaten Majalengka, yang akan dilaksanakan pada 20 Juli 2019, batal.
"Saya belum dilaporin tapi menjelang keputusan ini pihak Saudi Airlines keberatan karena kerumitan administrasi yang 'deal' dengan Bandara Soekarno Hatta. Jadi bukan infrastruktur," kata Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil di Gedung Sate Bandung, Senin (10/6).
Gubernur Emil menegaskan batalnya penerbangan haji dari Bandara Kertajati bukan karena masalah infrastruktur bandara namun karena masalah administrasi.
"Ya itu tadi, info yang saya terima pihak (maskapai) Saudi Airlines 'keukeuh' dengan Bandara Soekarno Hatta ini sudah di sana lama dan sebagai pemimpin saya sudah mengupayakan," kata dia.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa menuturkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menargetkan pada 2020 Bandara Internasional Jawa Barat (Kertajati) menjadi tempat pemberangkatan haji. Sementara umrah antara bulan Agustus sampai September 2019.
"Saya sudah minta bulan Juni dan beliau (Kakanwil Kemenag Jabar) sudah berjanji bulan Juni penetapan itu bisa selesai," kata Iwa Karniwa usai Silaturahim dan Koordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat di Kanwil Kemenag Jabar, di Gedung Sate Bandung.
Menurut dia, agar target 2020 itu dapat dipenuhi sebelumnya harus ada penetapan terlebih dahulu dari Kementerian Agama RI.
Baca juga: Terkait pemindahan rute, Bandara Kertajati bangun office airline
Baca juga: Penerbangan umrah dari Bandara Kertajati September 2019
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019