Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman di Cianjur Senin, mengatakan diraihnya opini WDP memang tidak terlalu baik untuk Cianjur, meskipun selama empat tahun terakhir terus mendapatkan opini WTP.
"Ini menjadi bahan evaluasi dalam perbaikan pelaksanaan pemerintahan berkaitan pengelolaan keuangan agar tahun berikutnya dapat kembali meraih WTP," katanya.
Opini WDP itu diberikan karena terkait dengan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menyeret Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar dan tiga tersangka lainnya.
Tercatat di Jawa Barat, hanya ada tiga daerah yang mengapatkan WDP untuk LKPD tahun anggaran 2018 salah satunya Cianjur. Sedangkan 24 daerah lainnya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Herman menjelaskan WDP didapat karena berkaitan dengan OTT DAK pendidikan tahun anggaran 2018. Sehingga BPK tidak dapat mentolelir penyimpangan yang terjadi sehingga memberikan opini tersebut.
"Setiap OPD akan mendapat pembinaan dan diawasi langsung agar pelaksanaan pemanfaatan dan pengelolaan anggaran sesuai dengan peruntukannya, guna meraih kembali WTP untuk tahun anggaran 2019," katanya.
Bahkan pihaknya akan memberikan perhatian khusus untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terkait OTT yang terjadi dilingkungan dinas tersebut agar tidak terulang kembali termasuk di dinas dan instansi lain.
Sementara Kepala Disdikbud Cianjur, Oting Zaenal Mutaqin, mengatakan kondisi Disdikbud yang terbukti terjadi penyimpangan DAK pendidikan akan menjadi bahan evaluasi di internal dinas.
"Semua bentuk pungutan ataupun lainnya harus dihapuskan, sehingga kedepan tidak ada lagi hal serupa yang dilakukan secara berjamaah meskipun hanya empat orang yang dijadikan tersangka," katanya.
Baca juga: H+5 Lebaran arus kendaraan kembali meningkat di Jalur Puncak-Cianjur
Baca juga: Ridwan Kamil minta ASN Jabar "naik kelas" dalam kinerja
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman di Cianjur Senin, mengatakan diraihnya opini WDP memang tidak terlalu baik untuk Cianjur, meskipun selama empat tahun terakhir terus mendapatkan opini WTP.
"Ini menjadi bahan evaluasi dalam perbaikan pelaksanaan pemerintahan berkaitan pengelolaan keuangan agar tahun berikutnya dapat kembali meraih WTP," katanya.
Opini WDP itu diberikan karena terkait dengan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menyeret Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar dan tiga tersangka lainnya.
Tercatat di Jawa Barat, hanya ada tiga daerah yang mengapatkan WDP untuk LKPD tahun anggaran 2018 salah satunya Cianjur. Sedangkan 24 daerah lainnya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Herman menjelaskan WDP didapat karena berkaitan dengan OTT DAK pendidikan tahun anggaran 2018. Sehingga BPK tidak dapat mentolelir penyimpangan yang terjadi sehingga memberikan opini tersebut.
"Setiap OPD akan mendapat pembinaan dan diawasi langsung agar pelaksanaan pemanfaatan dan pengelolaan anggaran sesuai dengan peruntukannya, guna meraih kembali WTP untuk tahun anggaran 2019," katanya.
Bahkan pihaknya akan memberikan perhatian khusus untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terkait OTT yang terjadi dilingkungan dinas tersebut agar tidak terulang kembali termasuk di dinas dan instansi lain.
Sementara Kepala Disdikbud Cianjur, Oting Zaenal Mutaqin, mengatakan kondisi Disdikbud yang terbukti terjadi penyimpangan DAK pendidikan akan menjadi bahan evaluasi di internal dinas.
"Semua bentuk pungutan ataupun lainnya harus dihapuskan, sehingga kedepan tidak ada lagi hal serupa yang dilakukan secara berjamaah meskipun hanya empat orang yang dijadikan tersangka," katanya.
Baca juga: H+5 Lebaran arus kendaraan kembali meningkat di Jalur Puncak-Cianjur
Baca juga: Ridwan Kamil minta ASN Jabar "naik kelas" dalam kinerja
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019