Bandung (Antaranews Jabar) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kepolisian Daerah Jawa Barat siap mendorong dan melakukan pengawalan penyaluran bantuan sosial yang digulirkan pemerintah pusat agar dapat tepat sasaran.
"Jadi saya akan menterjemahkan ini bersama Pak Kapolda, memastikan bantuan sosial ini sampai tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, melalui pengawalan kepolisian," ujar Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, saat mengikuti Video Conference penandatanganan nota kesepahaman di Mapolda Jabar, Jumat.
Ridwan Kamil bersama Kapolda Jabar, Irjen Pol Agung Budi Maryoto, menyaksikan nota kesepahaman (Mou) antara Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Menteri Sosial Agus Gumiwang di Mabes Polri, Jumat.
Adapun ruang lingkup nota kesepahaman tersebut mencakup pertukaran data dan informasi, bantuan pengamanan, penegakan hukum, dan kerja sama lain yang disepakati.
Menurut Emil, pendistribusian bantuan sosial kerapkali mengalami masalah yakni salah sasaran penerima atau adanya kesalahan dalam jumlah penerimaan bantuan.
Ia menduga, masalah-masalah tersebut berawal dari adanya kesalahan manajemen penyampaian. Maka dari itu, Emil menganggap bahwa kekurangan tersebut harus diperbaiki dan dikawal agar seluruh program pengentasan kemiskinan berjalan dalam jalur yang tepat.
Baca juga: Korupsi dana bansos oleh Sekda Tasikmalaya untuk acara keagamaan
"Manajemen penyampaian ini tidak sederhana. Seringkali kita dapat laporan. Salah sasaran atau tidak sesuai jumlah dan lain-lain. Tidak ada salahnya birokrasi ini dibantu oleh kepolisian untuk memastikan hal-hal yang tadi tidak terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya," kata dia.
Khusus untuk di Jawa Barat, pihaknya juga akan menggandeng tokoh-tokoh masyarakat hingga ulama agar proses pemberian bantuan bisa tepat sasaran.?
Selain itu, mereka juga dapat memberikan pemahaman kepada penerima manfaat untuk tidak terlalu berpangku tangan menunggu bantuan datang. Para penerima akan didorong agar program yang diterimanya dapat menjadi jembatan perbaikan perekonomian.
"Tolong berikan dakwah agar penerima ini tidak tangan di bawah agar jadi tangan di atas. Tahun depan jumlah penerima berkurang, kalau berkurang berarti berhasil," kata dia.
Sementara itu, Kapolda Jabar, Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengatakan, pihaknya akan membentuk tim satuan tugas untuk melakukan, pengawalan hingga pemetaan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan.
Tim ini terdiri dari unsur kepolisian, Pemprov Jabar, hingga pemerintah daerah setempat. Satgas akan memastikan bahwa bantuan sampai kepada penerima dalam jumlah dan waktu yang tepat.
"Polri akan membantu dari asepek preventif, mengawal supaya bantuan tepat sasaran, waktu tepat, dan tujuannya tepat. Kita akan bekerja menunjuk penjabat di tingkat provinsi siapa, Polda siapa sampai di tingkat kabupatan/kota. Sehingga betul-betul ada pekerjaan yang harus dikerjakan cepat nyampe dan sesuai tujuan," kata dia.
Baca juga: Polda Jabar sita Rp1,9 miliar dana hibah Kabupaten Tasikmalaya
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Jadi saya akan menterjemahkan ini bersama Pak Kapolda, memastikan bantuan sosial ini sampai tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, melalui pengawalan kepolisian," ujar Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, saat mengikuti Video Conference penandatanganan nota kesepahaman di Mapolda Jabar, Jumat.
Ridwan Kamil bersama Kapolda Jabar, Irjen Pol Agung Budi Maryoto, menyaksikan nota kesepahaman (Mou) antara Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Menteri Sosial Agus Gumiwang di Mabes Polri, Jumat.
Adapun ruang lingkup nota kesepahaman tersebut mencakup pertukaran data dan informasi, bantuan pengamanan, penegakan hukum, dan kerja sama lain yang disepakati.
Menurut Emil, pendistribusian bantuan sosial kerapkali mengalami masalah yakni salah sasaran penerima atau adanya kesalahan dalam jumlah penerimaan bantuan.
Ia menduga, masalah-masalah tersebut berawal dari adanya kesalahan manajemen penyampaian. Maka dari itu, Emil menganggap bahwa kekurangan tersebut harus diperbaiki dan dikawal agar seluruh program pengentasan kemiskinan berjalan dalam jalur yang tepat.
Baca juga: Korupsi dana bansos oleh Sekda Tasikmalaya untuk acara keagamaan
"Manajemen penyampaian ini tidak sederhana. Seringkali kita dapat laporan. Salah sasaran atau tidak sesuai jumlah dan lain-lain. Tidak ada salahnya birokrasi ini dibantu oleh kepolisian untuk memastikan hal-hal yang tadi tidak terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya," kata dia.
Khusus untuk di Jawa Barat, pihaknya juga akan menggandeng tokoh-tokoh masyarakat hingga ulama agar proses pemberian bantuan bisa tepat sasaran.?
Selain itu, mereka juga dapat memberikan pemahaman kepada penerima manfaat untuk tidak terlalu berpangku tangan menunggu bantuan datang. Para penerima akan didorong agar program yang diterimanya dapat menjadi jembatan perbaikan perekonomian.
"Tolong berikan dakwah agar penerima ini tidak tangan di bawah agar jadi tangan di atas. Tahun depan jumlah penerima berkurang, kalau berkurang berarti berhasil," kata dia.
Sementara itu, Kapolda Jabar, Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengatakan, pihaknya akan membentuk tim satuan tugas untuk melakukan, pengawalan hingga pemetaan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan.
Tim ini terdiri dari unsur kepolisian, Pemprov Jabar, hingga pemerintah daerah setempat. Satgas akan memastikan bahwa bantuan sampai kepada penerima dalam jumlah dan waktu yang tepat.
"Polri akan membantu dari asepek preventif, mengawal supaya bantuan tepat sasaran, waktu tepat, dan tujuannya tepat. Kita akan bekerja menunjuk penjabat di tingkat provinsi siapa, Polda siapa sampai di tingkat kabupatan/kota. Sehingga betul-betul ada pekerjaan yang harus dikerjakan cepat nyampe dan sesuai tujuan," kata dia.
Baca juga: Polda Jabar sita Rp1,9 miliar dana hibah Kabupaten Tasikmalaya
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019