Bandung (Antaranews Jabar) - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan Pemprov Jawa Barat menggandeng Badan Informasi Geospasial (dulu bernama Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau Bakosurtanal) untuk pemetaan atau sinkronisasi kawasan pertanian terkini.
"Hasil data survei pemerintah pusat terkait kawasan hijau pertanian di Jawa Barat menunjukkan bahwa luas lahan pertanian Jabar telah berubah, tidak sesuai dengan kondisi objektif di lapangan. Sehingga Pemprov Jabar terus mengebut upaya sinkronisasi data dengan peta yang ada, salah satunya adalah melalui kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial," kata Iwa Karniwa, di Bandung, Rabu.
Ditemui seusai memimpin rapat pleno Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD), di Gedung Sate Bandung, Rabu, Iwa mengatakan, perubahan luas kawasan pertanian ini harus terus disinkronisasi hingga ke level pedesaan, guna mendapatkan angka yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Sesuai dengan adanya data dari pemerintah pusat pada bulan Oktober lalu, ini juga berimplikasi terhadap rencana produksi padi, sehingga hasil dari survei itu disimpulkan ada beberapa yang luas pertanian yang berubah dengan kondisi objektif di lapangan," kata dia.
Ia mengatakan perubahan ini tentu harus diketahui sampai ke level desa.
"Alhamdulillah, kita sudah kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial yang memang punya tupoksi di situ," kata dia.
Baca juga: Seratusan hektare lahan pertanian di Cianjur terancam kekeringan akibat ini
Ia berharap nantinya seluruh data sudah sesuai baik di pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sehingga masyarakat nanti bisa mengetahui harus dimana dia investasi peternakan, pertanian dan sebagainya. "Dan ini juga nanti bisa (diakses) secara digital, kita akan upayakan," lanjutnya.
Sementara itu, terkait angka pasti perubahan luas yang dimaksud, Iwa menuturkan bahwa sebagai bentuk kehati-hatian akan adanya kesalahan informasi, pihaknya belum bisa menyebutkan angka perubahan sebelum pendataan rampung.
Oleh karenanya, Iwa menugaskan jajarannya untuk mengkoordinir pelaksanaan pemetaan.
"Karena datanya belum secara spesifik muncul, sehingga ini perlu disinkronkan. Kita akan sangat hati-hati setiap ada konversi yang menyebabkan nanti salah informasi teknis. Saya belum bisa menyampaikan karena itu yang membuat perdebatan cukup alot, dan itu memang sangat penting untuk Jawa Barat," kata Iwa.
Lebih lanjut ia mengatakan pihaknya juga sudah menugaskan Kepala Bappeda untuk mengkoordinir semua kepala OPD terkait khususnya untuk luas sawah, luas untuk kebun, dan juga untuk pertanian.
"Sehingga dengan demikian akan jelas pola pemanfaatannya nanti," katanya.
Baca juga: Produk olahan pertanian Garut diminati sejumlah pengelola hotel
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Hasil data survei pemerintah pusat terkait kawasan hijau pertanian di Jawa Barat menunjukkan bahwa luas lahan pertanian Jabar telah berubah, tidak sesuai dengan kondisi objektif di lapangan. Sehingga Pemprov Jabar terus mengebut upaya sinkronisasi data dengan peta yang ada, salah satunya adalah melalui kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial," kata Iwa Karniwa, di Bandung, Rabu.
Ditemui seusai memimpin rapat pleno Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD), di Gedung Sate Bandung, Rabu, Iwa mengatakan, perubahan luas kawasan pertanian ini harus terus disinkronisasi hingga ke level pedesaan, guna mendapatkan angka yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Sesuai dengan adanya data dari pemerintah pusat pada bulan Oktober lalu, ini juga berimplikasi terhadap rencana produksi padi, sehingga hasil dari survei itu disimpulkan ada beberapa yang luas pertanian yang berubah dengan kondisi objektif di lapangan," kata dia.
Ia mengatakan perubahan ini tentu harus diketahui sampai ke level desa.
"Alhamdulillah, kita sudah kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial yang memang punya tupoksi di situ," kata dia.
Baca juga: Seratusan hektare lahan pertanian di Cianjur terancam kekeringan akibat ini
Ia berharap nantinya seluruh data sudah sesuai baik di pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sehingga masyarakat nanti bisa mengetahui harus dimana dia investasi peternakan, pertanian dan sebagainya. "Dan ini juga nanti bisa (diakses) secara digital, kita akan upayakan," lanjutnya.
Sementara itu, terkait angka pasti perubahan luas yang dimaksud, Iwa menuturkan bahwa sebagai bentuk kehati-hatian akan adanya kesalahan informasi, pihaknya belum bisa menyebutkan angka perubahan sebelum pendataan rampung.
Oleh karenanya, Iwa menugaskan jajarannya untuk mengkoordinir pelaksanaan pemetaan.
"Karena datanya belum secara spesifik muncul, sehingga ini perlu disinkronkan. Kita akan sangat hati-hati setiap ada konversi yang menyebabkan nanti salah informasi teknis. Saya belum bisa menyampaikan karena itu yang membuat perdebatan cukup alot, dan itu memang sangat penting untuk Jawa Barat," kata Iwa.
Lebih lanjut ia mengatakan pihaknya juga sudah menugaskan Kepala Bappeda untuk mengkoordinir semua kepala OPD terkait khususnya untuk luas sawah, luas untuk kebun, dan juga untuk pertanian.
"Sehingga dengan demikian akan jelas pola pemanfaatannya nanti," katanya.
Baca juga: Produk olahan pertanian Garut diminati sejumlah pengelola hotel
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019