Komisi V DPRD Jawa Barat menemukan indikasi kuat terjadinya ketidaksesuaian (mismatch) antara distribusi bantuan dari pemerintah dengan kebutuhan riil di sekolah menengah kejuruan (SMK).
Temuan yang juga terlihat saat kunjungan Komisi V ke SMKN 2 Kota Banjar ini, dinilai menghambat akselerasi kualitas pendidikan, terutama bagi sekolah berstatus Pusat Unggulan (PU) seperti SMKN 2 Banjar itu.
Anggota Komisi V DPRD Jabar, Aceng Malki, dalam keterangan di Bandung, Rabu, mengatakan persoalan fundamental yang dihadapi dunia pendidikan vokasi saat ini adalah belum sinkronnya data antara Dinas Pendidikan maupun kementerian dengan kondisi objektif di sekolah. Akibatnya, bantuan yang dikucurkan seringkali tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan prioritas yang diajukan.
"Yang paling pokok adalah adanya miss kebutuhan. Apa yang diberikan oleh dinas atau kementerian terkadang tidak sesuai dengan yang diajukan sekolah. Ke depan, data yang diberikan harus valid dan lengkap sehingga tidak ada kesalahan distribusi bantuan lagi," ujar Aceng Malki.
Dalam kunjungan yang dilakukan pada Senin (12/1) tersebut, selain persoalan logistik, Komisi V juga menyoroti "jeritan" pihak sekolah terkait beban operasional yang kian melambung. Tingginya biaya praktik siswa disebut tidak sebanding dengan ketersediaan sumber anggaran yang ada saat ini.
Aceng memaparkan bahwa skema dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) saat ini belum mampu menutup seluruh lubang pembiayaan kegiatan praktik siswa, mulai dari pengadaan baju praktik hingga bahan baku praktik yang esensial bagi siswa kejuruan.
"Ada problem terkait pengeluaran SMK yang besar. Dana yang ada tidak menutupi pembiayaan untuk baju praktik dan bahan praktik siswa. Ini menjadi kendala serius bagi sekolah kejuruan," ucapnya.
Di balik statusnya sebagai Pusat Unggulan, SMKN 2 Kota Banjar ternyata masih menyimpan rapor merah pada aspek infrastruktur dan sumber daya manusia.
Sekolah tersebut masih terjebak pada persoalan klasik berupa kekurangan ruang kelas (ruang belajar) yang memadai serta minimnya tenaga pengajar yang kompeten untuk mendukung kurikulum Pusat Unggulan.
Menyikapi karut-marut tersebut, Aceng mendesak adanya perbaikan pola komunikasi dan sinergi antara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kantor Cabang Dinas (KCD), dan Kepala Sekolah.
"Kami berharap kedepannya ada komunikasi yang bagus agar setiap permasalahan pendidikan, khususnya di SMK Pusat Unggulan, dapat segera teratasi," tuturnya.
Editor : Riza Fahriza
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2026