Bupati Cirebon Imron menyebut ada salah satu investor yang berminat menanamkan modal untuk pengolahan air laut menjadi air bersih di wilayah pesisir Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
Ia mengatakan minat investasi tersebut datang dari perusahaan bernama PT Mahardika yang berencana membangun fasilitas pengolahan air laut (desalinasi) di kawasan pesisir Cirebon.
“Akan ada investasi dari PT Mahardika ini, investasinya untuk pengolahan air laut menjadi air tawar. Hari ini sudah audiensi dengan kami,” kata Imron di Cirebon, Selasa.
Ia menegaskan pemerintah daerah pada prinsipnya menyambut baik rencana tersebut, selama pelaksanaannya tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.
Menurut dia, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah agar tarif air yang dihasilkan tidak lebih mahal dari biaya yang saat ini ditanggung warga.
“Kami berharap mudah-mudahan saja, yang penting bagi kami masyarakat itu terukur. Ya, terukur, tidak lebih mahal daripada yang sekarang,” ujarnya.
Imron menjelaskan air hasil pengolahan nantinya dimanfaatkan untuk dua kebutuhan, yakni masyarakat dan sektor industri di Kabupaten Cirebon.
Ia menyebut rencana lokasi pengembangan fasilitas pengolahan air laut itu berada di dua kawasan, yaitu Cirebon timur dan utara yang merupakan wilayah pesisir.
Dia menuturkan salah satu skema pemanfaatan yang sudah dibahas dengan investor tersebut, yaitu terkait pasokan air baku untuk perusahaan daerah air minum (PDAM) sehingga distribusi kepada warga bisa lebih terjamin.
“Justru nanti PDAM yang ngambil dari situ. Ada PDAM yang ngambil. Intinya dari pemerintah daerah sangat menyambut baik,” tuturnya.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cirebon Hilmy Riva’i menjelaskan dari sisi pendanaan, investor tersebut mendapat dukungan dari lembaga pembiayaan berbasis syariah.
Pendanaan tersebut, kata dia, yang melibatkan investor dari Korea Selatan dan konsorsium finansial gabungan perusahaan Arab Saudi, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab.
Ia mengemukakan pola bisnis yang ditawarkan bukan semata-mata berorientasi keuntungan, tetapi memasukkan aspek sosial dalam pemanfaatan air bagi masyarakat.
“Profitnya ada, tapi tidak profit oriented. Mereka tetap mengusung kebutuhan sosial,” katanya.
Hilmy menyampaikan pada audiensi awal, skema kerja sama yang diinginkan adalah Build Operate Transfer (BOT), di mana pemerintah daerah menyediakan lahan dan investor membangun serta mengoperasikan fasilitas pengolahan air laut tersebut.
Ia mengakui masih ada pembahasan lanjutan yang perlu dilakukan, terutama terkait kewenangan pemanfaatan wilayah laut yang berada pada pemerintah provinsi, serta ketersediaan lahan milik pemerintah daerah.
“Karena ini laut yang digarap, bukan kewenangan kita. Itu kewenangan provinsi, jadi harus ada diskusi kelanjutan,” ujarnya.
Ia menyebutkan kebutuhan air untuk masyarakat Cirebon saat ini sekitar 100 ribu meter kubik per hari. Sementara, investor menyatakan mampu memasok hingga sekitar 4,7 juta meter kubik per hari untuk konsumsi.
Pihak investor, lanjut Hilmy, menyatakan pula kesanggupan untuk menyediakan 477 juta meter kubik air bersih untuk kebutuhan industri dan lainnya.
Terkait nilai investasi, Hilmy mengatakan belum ada angka pasti karena masih dilakukan penghitungan detail mengenai kebutuhan lahan serta komposisi pemanfaatan untuk konsumsi dan industri.
“Kalau nilai investasi tadi belum disebutkan berapa nilainya, kita masih hitung-hitung dulu kebutuhannya,” ucap dia.
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2025