Antarajabar.com - Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Barat memberikan penghargaan kepada 25 dari 28 pemerintah daerah atas capaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016 dengan standar tertinggi atau meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Adanya perbaikan kualitas dan status laporan keuangan dari pemerintah daerah menggambarkan secara umum bahwa pengelolaan keuangan pemerintah telah sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada," ujar Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Yuniar Yanuar Rasyid, di Bandung, Selasa.
Ke-25 Pemda yang mendapat penghargaan itu yakni Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kab Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kab. Bandung, Kab. Sumedang, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Cirebon, Kab. Kuningan.
Kemudian, Kabupaten lndramayu, Kab. Majalengka, Kab. Pangandaran, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Tasikmalaya, Kota Depok, Kota Cimahi, dan Kota Banjar.
"Sedangkan tiga Pemerintah Daerah lainnya, yaitu Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Bandung pada tahun 2016 masih memperoleh opini audit Wajar Dengan Pengecualian (WDP)," katanya.
Menurutnya, atas capaian tersebut setidaknya memiliki manfaat dan dampak penggunaan uang negara dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Sehingga hal ini akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara.
Meski begitu, kata dia, raihan WTP bukan berarti bahwa suatu institusi sudah bebas dari korupsi. Ancaman tindak pidana korupsi harus selalu diwaspadai dan dicegah karena akan mencederai kepercayaan masyarakat.
"Partisipasi semua pihak baik dari dalam pemerintahan maupun masyarakat luas sangat diperlukan untuk mengawal seluruh rangkaian proses pengelolaan keuangan negara ini, untuk memastikan terwujudnya good governance dan clean goverment," katanya.
Dalam pemberian penghargaan tersebut, juga dilakukan bersamaan dengan rapat koordinasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dengan Pemda se-Jawa Barat. Kanwil Ditjen Perbendaharaan, selaku representasi Kementerian Keuangan di daerah, menyampaikan selamat kepada Pemda yang telah mengukir prestasi tersebut.
Di sisi lain, ia juga ikut mendorong agar di tahun 2017, seluruh pemerintahan di Jawa barat dapat menyajikan LKPD Tahun 2017 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sehingga memperoleh opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Beberapa pemerintah daerah yang telah mencapai prestasi membanggakan karena telah berapa kali memperoleh opini audit WTP yakni, Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, dan Kota Banjar telah memeroleh enam kali secara berturut-turut sejak tahun 2011 hingga 2016.
Kemudian, tiga Pemda meraih WTP empat kali berturut-turut dari tahun 2013 hingga 2016 yakni Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, dan Kota Cimahi. Tujuh Pemda meraih WTP tiga kali berturut-turut dari 2014 sampai 2016 yaitu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Sukabumi.
Selanjutnya, tujuh Pemda yang memeroleh WTP dua kali berturut-turut dari tahun 2014-2016 adalah Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, dan Kota Bekasi.
Terakhir, daerah yang baru memeroleh WTP di tahun 2016 yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kota Bogor, Kota Cirebon, dan Kota Tasikmalaya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
"Adanya perbaikan kualitas dan status laporan keuangan dari pemerintah daerah menggambarkan secara umum bahwa pengelolaan keuangan pemerintah telah sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada," ujar Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Yuniar Yanuar Rasyid, di Bandung, Selasa.
Ke-25 Pemda yang mendapat penghargaan itu yakni Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kab Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kab. Bandung, Kab. Sumedang, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Cirebon, Kab. Kuningan.
Kemudian, Kabupaten lndramayu, Kab. Majalengka, Kab. Pangandaran, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Tasikmalaya, Kota Depok, Kota Cimahi, dan Kota Banjar.
"Sedangkan tiga Pemerintah Daerah lainnya, yaitu Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Bandung pada tahun 2016 masih memperoleh opini audit Wajar Dengan Pengecualian (WDP)," katanya.
Menurutnya, atas capaian tersebut setidaknya memiliki manfaat dan dampak penggunaan uang negara dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Sehingga hal ini akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara.
Meski begitu, kata dia, raihan WTP bukan berarti bahwa suatu institusi sudah bebas dari korupsi. Ancaman tindak pidana korupsi harus selalu diwaspadai dan dicegah karena akan mencederai kepercayaan masyarakat.
"Partisipasi semua pihak baik dari dalam pemerintahan maupun masyarakat luas sangat diperlukan untuk mengawal seluruh rangkaian proses pengelolaan keuangan negara ini, untuk memastikan terwujudnya good governance dan clean goverment," katanya.
Dalam pemberian penghargaan tersebut, juga dilakukan bersamaan dengan rapat koordinasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dengan Pemda se-Jawa Barat. Kanwil Ditjen Perbendaharaan, selaku representasi Kementerian Keuangan di daerah, menyampaikan selamat kepada Pemda yang telah mengukir prestasi tersebut.
Di sisi lain, ia juga ikut mendorong agar di tahun 2017, seluruh pemerintahan di Jawa barat dapat menyajikan LKPD Tahun 2017 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sehingga memperoleh opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Beberapa pemerintah daerah yang telah mencapai prestasi membanggakan karena telah berapa kali memperoleh opini audit WTP yakni, Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, dan Kota Banjar telah memeroleh enam kali secara berturut-turut sejak tahun 2011 hingga 2016.
Kemudian, tiga Pemda meraih WTP empat kali berturut-turut dari tahun 2013 hingga 2016 yakni Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, dan Kota Cimahi. Tujuh Pemda meraih WTP tiga kali berturut-turut dari 2014 sampai 2016 yaitu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Sukabumi.
Selanjutnya, tujuh Pemda yang memeroleh WTP dua kali berturut-turut dari tahun 2014-2016 adalah Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, dan Kota Bekasi.
Terakhir, daerah yang baru memeroleh WTP di tahun 2016 yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kota Bogor, Kota Cirebon, dan Kota Tasikmalaya.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017