Antarajabar.com - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Cianjur, Jawa Barat, akan berkoordinasi dengan Disdik Provinsi Jabar, untuk menerapkan sanksi dilarang menerima siswa tahun ajaran baru bagi sekolah yang berulangkali terlibat tawuran.
Kepala Disdikbud Cianjur, Cecep Sobandi pada wartawan, Senin, mengatakan sanksi tersebut akan diterapkan pada sekolah khususnya di tingkat SMA/SMK yang siswanya berulangkali terlibat tawuran, sedangkan untuk sanksi ringannya peringatan dan pengawasan.
"Selama ini hanya beberapa sekolah yang kerap terlibat tawuran di Cianjur, sehingga menjadi watak, sehingga harus diberikan sanksi tegas," katanya.
Sanksi tersebut harus seizin dari Disdik Provinsi Jabar karena sejak awal tahun pengelolaan SMA/SMK sudah dialihkan ke tingkat provinsi, sehingga pihaknya akan berkoordinasi dan merencanakan agar sekolah yang siswanya sering tawuran, tahun berikutnya tidak menerima siswa.
"Disdikbud aakan memanggil dan bertemu dengan orangtua murid dari setiap sekolah karena aksi tawuran sering terjadi di luar jam sekolah. Pengawasan orangtua sangat perlu, tidak hanya sekolah, pihak kepolisian dan dinas," katanya.
Pemkab juga akan menerapkan pola jam pulang yang berbeda untuk setiap sekolah, sehingga sekolah yang sering terlibat tawuran tidak bertemu saat pulang sekolah.
"Rencananya setiap Jumat ada shalat Jumat di lingkungan sekolah, tapi kami akan koordiansi dulu dengan MUI terkait hal tersebut. Untuk waktu pulang diupayakan berbeda setiap sekolah yang sering terlibat tawuran dengan harapan tidak ada tawuran pelajar lagi," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
Kepala Disdikbud Cianjur, Cecep Sobandi pada wartawan, Senin, mengatakan sanksi tersebut akan diterapkan pada sekolah khususnya di tingkat SMA/SMK yang siswanya berulangkali terlibat tawuran, sedangkan untuk sanksi ringannya peringatan dan pengawasan.
"Selama ini hanya beberapa sekolah yang kerap terlibat tawuran di Cianjur, sehingga menjadi watak, sehingga harus diberikan sanksi tegas," katanya.
Sanksi tersebut harus seizin dari Disdik Provinsi Jabar karena sejak awal tahun pengelolaan SMA/SMK sudah dialihkan ke tingkat provinsi, sehingga pihaknya akan berkoordinasi dan merencanakan agar sekolah yang siswanya sering tawuran, tahun berikutnya tidak menerima siswa.
"Disdikbud aakan memanggil dan bertemu dengan orangtua murid dari setiap sekolah karena aksi tawuran sering terjadi di luar jam sekolah. Pengawasan orangtua sangat perlu, tidak hanya sekolah, pihak kepolisian dan dinas," katanya.
Pemkab juga akan menerapkan pola jam pulang yang berbeda untuk setiap sekolah, sehingga sekolah yang sering terlibat tawuran tidak bertemu saat pulang sekolah.
"Rencananya setiap Jumat ada shalat Jumat di lingkungan sekolah, tapi kami akan koordiansi dulu dengan MUI terkait hal tersebut. Untuk waktu pulang diupayakan berbeda setiap sekolah yang sering terlibat tawuran dengan harapan tidak ada tawuran pelajar lagi," katanya.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017