Komisi III DPRD Kota Cirebon, Jawa Barat menyebut kinerja pemerintah daerah dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin membaik, dengan penyediaan layanan visum serta pendampingan psikologis gratis bagi korban.
“Pemerintah Kota Cirebon sudah cukup baik menangani hal ini. Misalnya, visum dan pendampingan psikologis sudah digratiskan,” kata Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon Yusuf di Cirebon, Selasa.
Menurut dia, langkah tersebut sebagai bentuk keberpihakan pemerintah daerah kepada korban kekerasan, yang selama ini kerap kesulitan mendapatkan akses perlindungan.
Pihaknya pun mendorong lahirnya pakta integritas lintas instansi di Kota Cirebon, sebagai komitmen bersama dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Ia menegaskan pentingnya komunikasi yang lebih intens dan terarah antarinstansi terkait, agar pencegahan dan penanganan berjalan optimal.
“Kalau perlu ada pakta integritas, kenapa tidak? Ini masalah penting dan harus ditangani dengan niat baik, istiqomah, dan komitmen tinggi,” ujarnya.
Yusuf menuturkan, meski kasus kekerasan di Kota Cirebon tergolong rendah, deteksi dini dan kolaborasi penanganan tetap harus diperkuat.
“Secara regulasi kita sudah sangat siap. Bahkan sudah ada beberapa peraturan daerah (perda) tentang perlindungan anak dan perempuan. Tinggal pelaksanaannya yang perlu terus diawasi,” katanya.
Sementara itu, Kepala DP3AP2KB Kota Cirebon Suwarso Budi Winarno mengapresiasi kepedulian DPRD terkait kinerja pemerintah daerah, dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Hal tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa banyak pihak di Kota Cirebon yang peduli terhadap isu kekerasan terhadap anak dan perempuan.
Selain itu, Budi menuturkan RSD Gunung Jati melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) turut berperan dalam mendampingi korban kekerasan secara medis dan psikologis.
"Sudah bertahun-tahun RSD Gunung Jati mendampingi korban dengan visum dan layanan psikolog gratis. Ini patut kita banggakan," katanya.
Hingga Juni 2025, pihaknya mencatat ada 34 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang sudah ditangani di Kota Cirebon.
"Ini menjadi perhatian bersama. Penanganan tidak bisa sendiri-sendiri, harus lintas sektor," ucap dia.
Editor : Riza Fahriza
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2025