Antarajabar.com - Komisi V DPRD Jawa Barat mendukung langkah Pemprov Jawa Barat yang membentuk tim khusus untuk mempercepat pembebasan lahan Bandara Internasional Jawa Barat, di Kertajati, Kabupaten Majalengka.
        
"Kami optimis dengan adanya tim khusus yang melibatkan polisi, kejaksaan dan BPN diharapkan permasalahan pembebasan lahan Bandara Kertajati bisa cepat tertangani," kata Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Ali Hasan, di Bandung, Rabu.
        
Menurut dia, pembebasan lahan untuk Bandara Kertajati harus dapat segera diselesaikan karena karena Provinsi Jawa Barat membutuhkan bandara bertaraf internasional yang representatif.
        
"Kemudian lahan yang belum dibebaskan untuk bandara itu sangat diperlukan  untuk pelebaran landasan pacu atau runway," kata dia.
        
Ia mengatakan tim khusus tersebut juga harus segera melakukan oendekatan terhadap warga yang lahannya akan terkena dampak pembangunan Bandara Kertajati.
        
Ali menyakini pendekatan yang baik kepada tokoh masyarakat setempat akan memberikan hasil maksimal dalam upaya pembebasan lahan bandara.
        
"Kami juga meminta kepada Pak Bupati Majalengka, Pak Sutrisno untuk turun langsung dalam hal pembebasan lahan ini karena inikan warganya tentunya bantuan beliau sangat diharapkan sekali,"ujar dia.
        
Ia mengaku saat DPRD Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan Bandara Kertajati tidak ditemukan permasalahan tentang pembebasan lahan.
        
"Malah kami menyarankan agar lahan yang telah diberikan ganti rugi agar dipasangi pagar. Tapi masalah pembebasan lahan muncul lagi sehingga ada spekulan-spekulan tanah yang dengan sengaja menaikan harga tanah," kata dia.
        
Sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat terus mendorong percepatan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, di Kabupaten Majalengka, yakni dengan membentuk tim khusus yang terdiri dari unsur Kepolisian, TNI, Kejaksaan, dan pemerintah pusat.
        
Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan tim khusus tersebut dibentuk untuk mempercepat pembebasan lahan tersebut yang selama ini dinilai lamban dan banyak hambatan.
        
"Oleh karenanya membutuhkan banyak pihak untuk membantu dan saling berkoordinasi," kata dia.

Pewarta: Ajat Sudrajat

Editor : Irawan


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016