Antarajabar.com - Pemerintah Kota Bandung harus selektif dan mengkaji secara matang dalam penganggaran pengadaan lahan untuk menekan angka Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa), kata Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar Tedy Rusmawan di Bandung, Selasa.
"Penganggaran pengadaan lahan di Kota Bandung tergolong paling rendah penyerapanya karena terkendala dalam eksekusi antara lain tingginya harga tanah. Makanya penganggarannya harus selektif dan dikaji secara matang," kata Tedy Rusmawan dalam diskusi terkait Pembangunan Kota Bandung di Bandung.
Menurut dia, dalam beberapa program pengadaan lahan untuk jalan raya maupun ruang terbuka umum penyerapannya tidak lebih dari 65 persen, sehingga Silpa-nya cukup besar.
Meski demikian, menurut dia kerap terjadi perbedaan nilai pembebasan lahan setiap tahun di lokasi pengadaan lahan itu. Ia mencontohkan di kawasan Jalan Cimencrang yang mengakses ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) dan Mekar Arum nilai atau harga tanah di sana terus meningkat.
"Contohnya di Cimencrang, saat dianggarkan contohnya Rp1,5 juta per meter (persegi), namun saat akan dibebaskan warga meminta Rp2,5 juta per meter2. Akibatnya pejabat pemegang komitmen-nya tidak berani melakukan eksekusi, buntutnya anggaran tidak terserap," kata Tedy.
Hal itu mengakibatkan pelebaran ruas jalan di kawasan tersebut tidak segera terealisasi karena terkendala harga lahan. Kasus serupa juga terjadi di tempat lainnya di Kota Bandung.
Di sisi lain dalam penetapan taksiran harga, tidak bisa dilakukan berdasarkan perkiraan kenaikan harga untuk setahun atau dua tahun ke depan.
Kendala itu dibenarkan oleh Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandung Hari Antasari yang menyebutkan kendala dalam pengadaan lahan cukup kompleks dan harus dilakukan terobosan dengan berbagai pendekatan.
"Penganggaran pengadaan lahan memang diperlukan, meski demikian hambatannya harus dilakukan terobosan untuk mengatasinya. Tak hanya dalam pengadaan lahan tapi juga dalam penyerapan anggaran program infrastruktur lainnya," kata Hary.
Dalam Diskusi itu dihadiri oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Perumahan Kota Bandung serta sejumlah pemerhati sosial dan lingkungan Kota Bandung.
Pada kesempatan itu juga dipaparkan sejumlah program pembangunan infrastruktur di Kota Bandung seperti pembangunan infrastruktur jalan, saluran air, taman dan ruang terbuka, lingkungan hidup, cable car, say walk dan lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016
"Penganggaran pengadaan lahan di Kota Bandung tergolong paling rendah penyerapanya karena terkendala dalam eksekusi antara lain tingginya harga tanah. Makanya penganggarannya harus selektif dan dikaji secara matang," kata Tedy Rusmawan dalam diskusi terkait Pembangunan Kota Bandung di Bandung.
Menurut dia, dalam beberapa program pengadaan lahan untuk jalan raya maupun ruang terbuka umum penyerapannya tidak lebih dari 65 persen, sehingga Silpa-nya cukup besar.
Meski demikian, menurut dia kerap terjadi perbedaan nilai pembebasan lahan setiap tahun di lokasi pengadaan lahan itu. Ia mencontohkan di kawasan Jalan Cimencrang yang mengakses ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) dan Mekar Arum nilai atau harga tanah di sana terus meningkat.
"Contohnya di Cimencrang, saat dianggarkan contohnya Rp1,5 juta per meter (persegi), namun saat akan dibebaskan warga meminta Rp2,5 juta per meter2. Akibatnya pejabat pemegang komitmen-nya tidak berani melakukan eksekusi, buntutnya anggaran tidak terserap," kata Tedy.
Hal itu mengakibatkan pelebaran ruas jalan di kawasan tersebut tidak segera terealisasi karena terkendala harga lahan. Kasus serupa juga terjadi di tempat lainnya di Kota Bandung.
Di sisi lain dalam penetapan taksiran harga, tidak bisa dilakukan berdasarkan perkiraan kenaikan harga untuk setahun atau dua tahun ke depan.
Kendala itu dibenarkan oleh Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandung Hari Antasari yang menyebutkan kendala dalam pengadaan lahan cukup kompleks dan harus dilakukan terobosan dengan berbagai pendekatan.
"Penganggaran pengadaan lahan memang diperlukan, meski demikian hambatannya harus dilakukan terobosan untuk mengatasinya. Tak hanya dalam pengadaan lahan tapi juga dalam penyerapan anggaran program infrastruktur lainnya," kata Hary.
Dalam Diskusi itu dihadiri oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Perumahan Kota Bandung serta sejumlah pemerhati sosial dan lingkungan Kota Bandung.
Pada kesempatan itu juga dipaparkan sejumlah program pembangunan infrastruktur di Kota Bandung seperti pembangunan infrastruktur jalan, saluran air, taman dan ruang terbuka, lingkungan hidup, cable car, say walk dan lainnya.
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016