Antarajabar.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menilai kemudahan berinvestasi di Indonesia belum begitu menggembirakan karena banyaknya retribusi yang harus dibebankan kepada investor.
       
"Iklim usaha saat ini dipersulit oleh banyaknya retribusi yang dibebankan. Untuk tingkat kabupaten/kota saja, retribusi yang dibebankan bisa mencapai 50 kali," kata Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat Ridho Budiman, di Bandung, Selasa.
       
Politisi dari Fraksi PKS DPRD Jawa Barat ini menuturkan kondisi ini akan menyulitkan pelaku usaha dalam memenangkan persaingan, terlebih saat ini sudah diberlakukan perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
       
Menurut Ridho, Indonesia berada di peringkat bawah dalam sejumlah pemeringkatan terkait MEA. "Untuk kesiapan sumber daya manusia kita di nomor enam sedangkan untuk keseluruhan, kita nomor sembilan dari 10 negara ASEAN," katanya.
       
Oleh karena itu, ia berharap pemerintah melakukan pembenahan untuk mempermudah investasi. "Jangan sampai dipersulit," ujarnya.
       
Ia menuturkan, pemerintah harus meningkatkan peran koperasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi seperti melalui koperasi diharapkan semakin banyak keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi.
       
"Sehingga jangan hanya kalangan tertentu saja. Saat ini pertumbuhan ekonomi 5,1 persen, tapi gini rasio 0,4, artinya kesenjangan ekonomi sangat tinggi. Satu persen penduduk menguasai 55 persen kekayaan nasional," katanya.
       
Selain itu, dirinya juga berharap koperasi bisa masuk ke setiap lini usaha agar semakin banyak masyarakat yang bisa menikmati pertumbuhannya dan ia merujuk peran koperasi di Belanda yang menguasai banyak sektor.
       
"Sebagai contoh nyata ialah di Belanda. Koperasi menjadi pusat inovasi pengembangan produk-produk susu, keju, es krim, dan produk olahan lainnya. Di Indonesia juga harusnya seperti itu, koperasi nelayan untuk produk ikan, koperasi petani untuk pertanian," katanya.
       
Lebih lanjut ia mengatakan untuk mewujudkannya, diperlukan SDM yang bisa menjadi motor penggerak bagi koperasi-koperasi tersebut.
       
"Jadi pemerintah harus mendidik kader-kader koperasi yang mapan secara keilmuan, secara praktik. Nanti akan tumbuh koperasi-koperasi yang mapan. SDM-nya harus digenjot," kata Ridho.

    

Pewarta: Ajats

Editor : Irawan


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016