Pemprov Jawa Barat mengungkapkan bahwa bursa kerja (job fair) "Fuji No Kuni Mensetsukai – Work in Shizuoka" yang Sabtu ini pada tahap wawancara di Bandung Jawa Barat, menjadi solusi bagi pencari kerja dengan keterbatasan finansial.
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Pemotda) Provinsi Jawa Barat Faiz A Rahman di Bandung Sabtu mengatakan, hal itu karena kegiatan ini merupakan implementasi kerja sama Sister Province pada bidang ketenagakerjaan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Prefektur Shizuoka, Jepang.
"Ini merupakan salah satu solusi bagi pencari kerja yang memiliki keterbatasan secara finansial untuk bekerja ke luar negeri, khususnya ke Jepang di mana para pencari kerja tidak dibebani biaya penempatan sama sekali," kata Faiz.
Faiz menjelaskan, saat ini kesempatan kerja di dalam negeri masih belum sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang terus bertambah tiap tahunnya, berdasar data per bulan November 2024, jumlah angkatan kerja di Jabar adalah sebesar 26,19 juta orang, dengan jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 24,42 juta orang.
"Dari jumlah tersebut terdapat gap sebanyak 1,77 juta orang yang masih mencari pekerjaan di Jawa Barat, apabila merunut pada pengklasifikasian dari BPS, 1,77 juta orang ini terbagi menjadi masyarakat pengangguran terbuka dan setengah menganggur," ujar Faiz.
Akhirnya, lanjutnya, banyak pencari kerja Jawa Barat mencari peluang ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang terlihat dari tingginya animo ketika Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar melalui UPTD LTSA PMI, menyebarluaskan informasi kesempatan ke luar negeri seperti Jerman, Slovakia, Turki, dan Arab Saudi, di mana sejak triwulan ketiga tahun 2024, berdasar data aplikasi Sistem Rekrutmen dan Seleksi Pelatihan dan Kerja (SIRISKA), ada 3.022 orang mendaftar untuk bekerja ke luar negeri.
Namun, karena peluang tersebut menggunakan skema Private to Private (P to P), menyebabkan ada biaya yang harus dikeluarkan oleh para pencari kerja sebagaimana Cost Structure yang berlaku sesuai ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (saat ini Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia).
Hal ini, menyebabkan beberapa pencari kerja memilih untuk mengundurkan diri, mengingat biaya yang dikeluarkan tidaklah sedikit.
"Sebagai contoh, apabila memperhatikan Lampiran Keputusan Kepala BP2MI nomor 834 Tahun 2022 tentang Biaya Penempatan PMI yang ditempatkan oleh perusahaan penempatan PMI kepada pemberi kerja berbadan hukum di Turki, setidaknya pencari kerja harus mengeluarkan biaya sebesar Rp13 juta," ucapnya.
Kerja di Jepang, kata Faiz, didorong Pemprov Jabar, karena adanya peluang di sana, di mana negara tersebut kini mengalami fenomena The Aging Population, yakni jumlah penduduk usia produktif semakin hari semakin menurun, sehingga menyebabkan pemerintah Jepang berupaya mencari sumber daya manusia dari luar negeri untuk mengisi peluang kerja.
"Di satu sisi, saat ini salah satu tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka -TPT- yang mana salah satu faktor penyebab permasalahan TPT di Jawa Barat adalah tidak seimbangnya jumlah angkatan kerja dengan jumlah kesempatan kerja yang ada. Karena titik temu itu, lahirlah kerja sama ini untuk menyelesaikan masalah kedua daerah," tuturnya.
Sudah Beberapa Kali
Kemudian di lokasi yang sama, Kepala Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Jabar Hendra Kusuma Sumantri menjelaskan, kegiatan ini sudah diselenggarakan beberapa kali mulai dari 2020.
Pada 2020, kegiatan job fair Shizuoka tercatat ada 21 perusahaan peserta, dengan lebih dari 1.000 orang pelamar dan 38 orang telah diterima bekerja. Selanjutnya pada 2021, kegiatan yang diselenggarakan secara daring akibat adanya pandemi COVID-19, diikuti 11 perusahaan dan yang melamar sebanyak 569 orang dengan 50 orang dinyatakan lolos bekerja ke Shizuoka.
Pada tahun 2023, kegiatan job fair ini diselenggarakan sebanyak dua kali, yaitu pada Februari dan November, di mana pada bulan Februari terdapat 12 perusahaan peserta dengan total pelamar lebih dari 500 orang dan 25 orang, di antaranya telah dinyatakan bekerja di Jepang.
"Lalu pada pelaksanaan di bulan November 2023, terdapat 11 perusahaan dengan total pelamar lebih dari 800 orang dan melalui kegiatan ini terdapat 35 orang yang dinyatakan diterima bekerja di Jepang," kata Hendra.
Selanjutnya untuk tahun 2025 ini, terdapat 18 perusahaan yang ikut dengan dua jenis visa kerja. Pada visa Gijinkoku atau visa engineer, ada 12 perusahaan yang ikut, di mana para pencari kerja dipersyaratkan minimal memiliki pendidikan S1 dan kemampuan Bahasa Jepang minimal level JLPT N3.
Kemudian enam perusahaan lainnya bergerak di bidang Kaigo (perawat lansia) yang menggunakan skema Specified Skilled Workers (SSW) atau sering disebut Tokutei Ginou (TG).
"Berbeda dengan Visa Gijinkoku, bagi pencari kerja yang ingin bekerja melalui skema SSW, memerlukan minimal pendidikan SMA/SMK dan kemampuan Bahasa Jepang setara JLPT N4 atau JFT A2," ujar Hendra.
Berdasarkan data yang tercatat melalui aplikasi SIRISKA, peluang kerja ke Jepang melalui kegiatan job fair ini sudah diakses sebanyak 2.771 kali, dengan jumlah pendaftar sebanyak 86 orang.
Dari jumlah tersebut, 35 orang di antaranya dinyatakan tidak lulus dikarenakan belum memiliki kemampuan Bahasa Jepang dan/atau kemampuan yang dimiliki belum memenuhi standar minimal yang dibutuhkan oleh perusahaan.
"Kemudian, berdasarkan informasi dari Pemerintah Prefektur Shizuoka, dari 2.300 pelamar, ada sekitar 200 orang pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat yang sudah terdaftar pada sistem connect job dan mengikuti wawancara pada hari Sabtu dan Minggu besok," tuturnya.
Connectjob sendiri, pihak yang bekerja sama dengan Pemerintah Prefektur Shizuoka sebagai yang membantu penyebarluasan informasi sekaligus penyelenggaraan kegiatan. Keduanya juga menjalin kerja sama untuk kegiatan serupa di Vietnam dan beberapa negara Asia Tenggara.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2025