Antarajabar.com - Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat menggelar acara peningkatan kapasitas bagi kelompok kerja pengarustamaan gender tingkat kabupaten/kota se-Jawa Barat bertema "Isu Gender Dalam Pembangunan" di Bandung, Senin.
Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan mengaku prihatin akan kenyataan masih ada bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang dialami kaum perempuan seperti adanya marginalisasi, subordinasi, adanya pelabelan, mempunyai peran beban ganda dan mengalami tindak kekerasan.
"Sejatinya kaum perempuan dapat berperan aktif, berpartisipasi dan menikmati pembangunan bangsa tanpa adanya diskriminasi karena perempuan juga sebagai subjek pembangunan," kata Netty.
Untuk itu, lanjutnya, P2TP2A Jabar berusaha untuk bersikap proaktif dalam mengentaskan ketidakadilan gender ini, terutama ketika pemerintah pusat menggariskan kebijakan yang mengakomomodasi pengarusutamaan gender.
"Salah satunya adalah dengan pemberian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kepada daerah yang dinilai telah menjalankan amanat ini dengan optimal," katanya.
Ia mengatakan yang harus dilakukan dalam menyongsong Anugerah Parahita Ekapraya (APE), menurut Netty, yaitu adanya komitmen, kebijakan yang tepat, kelembagaan yang jelas, program dan anggaran yang terarah, data terpilah, adanya analisis gender yang jelas dan partisipasi masyarakat.
"Perlu dipahami bersama bangunan bangsa yang kokoh dan kuat berasal dari keluarga maka sebagai pemangku kepentingan dan pihak terkait mampu memberikan pengarahan pentingnya ketahanan keluarga," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016
Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan mengaku prihatin akan kenyataan masih ada bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang dialami kaum perempuan seperti adanya marginalisasi, subordinasi, adanya pelabelan, mempunyai peran beban ganda dan mengalami tindak kekerasan.
"Sejatinya kaum perempuan dapat berperan aktif, berpartisipasi dan menikmati pembangunan bangsa tanpa adanya diskriminasi karena perempuan juga sebagai subjek pembangunan," kata Netty.
Untuk itu, lanjutnya, P2TP2A Jabar berusaha untuk bersikap proaktif dalam mengentaskan ketidakadilan gender ini, terutama ketika pemerintah pusat menggariskan kebijakan yang mengakomomodasi pengarusutamaan gender.
"Salah satunya adalah dengan pemberian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kepada daerah yang dinilai telah menjalankan amanat ini dengan optimal," katanya.
Ia mengatakan yang harus dilakukan dalam menyongsong Anugerah Parahita Ekapraya (APE), menurut Netty, yaitu adanya komitmen, kebijakan yang tepat, kelembagaan yang jelas, program dan anggaran yang terarah, data terpilah, adanya analisis gender yang jelas dan partisipasi masyarakat.
"Perlu dipahami bersama bangunan bangsa yang kokoh dan kuat berasal dari keluarga maka sebagai pemangku kepentingan dan pihak terkait mampu memberikan pengarahan pentingnya ketahanan keluarga," katanya.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016