![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://jabar.antaranews.com/berita/56483/gubernur-jabar-ancam-pns-bermain-tender&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2016/01/20160108aher_pindad2.jpg&description=Gubernur Jabar Ancam PNS "Bermain" Tender ){kind=link}
Antarajabar.com - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengancam akan memecat pegawai negeri sipil (PNS) di Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang "bermain" tender dalam pengadaan barang dan jasa serta membangkang terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.
"Jadi jikalau ada yang tidak komitmen kemudian tidak loyal, laporkan karena nantinya buru-buru saya pecat. Selesai," kata dia usai penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2016 kepada organisasi perangkat daerah (OPD), di Gedung Sate Bandung, Jumat.
Menurut dia, tindakan tegas berupa pemecatan bagi PNS yang "bermain" tender harus dilakukan agar tidak ada oknum yang menghambat jalannya pembangunan.
"Saya tegaskan tidak boleh ada pejabat eselon dua, tiga, empat yang ngeduitin tender, ngeduitin proyek. Negara tidak boleh kalah sama premanisme. Kalau tidak mempan sendirian, ada aparat," katanya.
Ia mengatakan, persoalan saat tender berdampak terhadap rendahnya serapan anggaran dan sebaran penyerapan anggaran pun tidak merata karena lebih banyak di akhir tahun.
Sehingga, pihaknya menginstruksikan anak buahnya selalu memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Jawa Barat.
"Saya ingin semua melaksanakan pembangunan dengan baik, tidak ada 'penyakit' Desember, di mana anggaran numpuk di akhir tahun," katanya.
Pihaknya mengakui pada 2015 kemarin banyak proses tender yang terlambat dan tidak merata karena lebih banyak dilakukan di akhir tahun dan selain tidak tepat hal ini berdampak pada tidak meratanya pembangunan ekonomi.
"Seharusnya merata di tiap bulan. Kalau ini mungkin 30 persennya di akhir tahun. Padahal belanja pemerintah sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Menurut Bank Dunia, di negara berkembang, 85 persen perekonomian masyarakatnya dipengaruhi belanja negara," kata dia.
Oleh karena itu, pihaknya bersama Wakil Gubernur Jawa Barat berjanji akan terus memantau penyerapan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016
"Jadi jikalau ada yang tidak komitmen kemudian tidak loyal, laporkan karena nantinya buru-buru saya pecat. Selesai," kata dia usai penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2016 kepada organisasi perangkat daerah (OPD), di Gedung Sate Bandung, Jumat.
Menurut dia, tindakan tegas berupa pemecatan bagi PNS yang "bermain" tender harus dilakukan agar tidak ada oknum yang menghambat jalannya pembangunan.
"Saya tegaskan tidak boleh ada pejabat eselon dua, tiga, empat yang ngeduitin tender, ngeduitin proyek. Negara tidak boleh kalah sama premanisme. Kalau tidak mempan sendirian, ada aparat," katanya.
Ia mengatakan, persoalan saat tender berdampak terhadap rendahnya serapan anggaran dan sebaran penyerapan anggaran pun tidak merata karena lebih banyak di akhir tahun.
Sehingga, pihaknya menginstruksikan anak buahnya selalu memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Jawa Barat.
"Saya ingin semua melaksanakan pembangunan dengan baik, tidak ada 'penyakit' Desember, di mana anggaran numpuk di akhir tahun," katanya.
Pihaknya mengakui pada 2015 kemarin banyak proses tender yang terlambat dan tidak merata karena lebih banyak dilakukan di akhir tahun dan selain tidak tepat hal ini berdampak pada tidak meratanya pembangunan ekonomi.
"Seharusnya merata di tiap bulan. Kalau ini mungkin 30 persennya di akhir tahun. Padahal belanja pemerintah sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Menurut Bank Dunia, di negara berkembang, 85 persen perekonomian masyarakatnya dipengaruhi belanja negara," kata dia.
Oleh karena itu, pihaknya bersama Wakil Gubernur Jawa Barat berjanji akan terus memantau penyerapan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016