Antarajabar.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat terus berupaya mendorong percepatan pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung yang merupakan bagian dari proyek infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"Jadi proyek pemerintah tersebut terhambat soal pembebasan lahan. Proses Tol Cimanggis-Cibitung ini masih punya banyak masalah terutama di pembebasan lahan," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa, di Bandung, Minggu.
Ia mengatakan Pemprov Jabar sebagai bagian dari pemerintah pusat di daerah memiliki tugas untuk membantu masalah pembebasan lahan proyek Jalan Tol Cimanggis-Cibitung tersebut.
Menurut dia, berdasarkan hasil pemantauannya pembebasan lahan proyek ini terhambat karena pengembang perumahan Raffles Hills tidak mau membebaskan lahannya.
Perumahan tersebut berada di dua wilayah yakni Kota Depok dan Kota Bekasi dan pihak Panitia Pembuat Komitmen Pengadaan (PPK) tanah tol ini sudah berupaya melakukan langkah persuasi namun PT Gunung Subur sebagai pengembang Raffles belum merespon secara positif.
"Jadi ada 500 meter di perumahan tersebut yang berada di Depok dan 400 meter di Bekasi. Kami minta mereka atau pihak perumahan Raffles)
bersikap akomodatif karena pembangunan mesti tuntas di akhir 2016," ujarnya.
Ia menjelaskan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung seksi 1A mulai dari Sta 23+900 sampai dengan Sta 27+070 dan hal ini direncanakan punya panjang sekitar 3,5 kilometer yang dikerjakan oleh PT Cimanggis-Cibitung Toll Way.
" Kehadiran jalan tol ini sudah sangat dinanti masyarakat karena menjadi salah satu andalan untuk mengatasi kemacetan di wilayah Kota Depok, Kota Bekasi yang merupakan penyangga ibu kota. Jalan tol ini
Bagian dari Jakarta Outer Ring Road atau JORR," ujar dia.
Oleh karena itu, kata Iwa, melihat kondisi tersebut, proyek ini mesti dikebut demi mengejar target pengoperasian pada awal 2017 dan dari total kebutuhan lahan seluas 28 hektare, pembebasan lahan yang terealisasi baru mendekati 1 hektare atau secara panjang baru 200 meter dari total kebutuhan 3.500 meter.
"Kami berkomitmen membantu mengatasi masalah pembebasan lahan proyek tersebut melalui langkah taktis dan sinergis dengan Pemkot Depok dan Bekasi," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2015
"Jadi proyek pemerintah tersebut terhambat soal pembebasan lahan. Proses Tol Cimanggis-Cibitung ini masih punya banyak masalah terutama di pembebasan lahan," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa, di Bandung, Minggu.
Ia mengatakan Pemprov Jabar sebagai bagian dari pemerintah pusat di daerah memiliki tugas untuk membantu masalah pembebasan lahan proyek Jalan Tol Cimanggis-Cibitung tersebut.
Menurut dia, berdasarkan hasil pemantauannya pembebasan lahan proyek ini terhambat karena pengembang perumahan Raffles Hills tidak mau membebaskan lahannya.
Perumahan tersebut berada di dua wilayah yakni Kota Depok dan Kota Bekasi dan pihak Panitia Pembuat Komitmen Pengadaan (PPK) tanah tol ini sudah berupaya melakukan langkah persuasi namun PT Gunung Subur sebagai pengembang Raffles belum merespon secara positif.
"Jadi ada 500 meter di perumahan tersebut yang berada di Depok dan 400 meter di Bekasi. Kami minta mereka atau pihak perumahan Raffles)
bersikap akomodatif karena pembangunan mesti tuntas di akhir 2016," ujarnya.
Ia menjelaskan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung seksi 1A mulai dari Sta 23+900 sampai dengan Sta 27+070 dan hal ini direncanakan punya panjang sekitar 3,5 kilometer yang dikerjakan oleh PT Cimanggis-Cibitung Toll Way.
" Kehadiran jalan tol ini sudah sangat dinanti masyarakat karena menjadi salah satu andalan untuk mengatasi kemacetan di wilayah Kota Depok, Kota Bekasi yang merupakan penyangga ibu kota. Jalan tol ini
Bagian dari Jakarta Outer Ring Road atau JORR," ujar dia.
Oleh karena itu, kata Iwa, melihat kondisi tersebut, proyek ini mesti dikebut demi mengejar target pengoperasian pada awal 2017 dan dari total kebutuhan lahan seluas 28 hektare, pembebasan lahan yang terealisasi baru mendekati 1 hektare atau secara panjang baru 200 meter dari total kebutuhan 3.500 meter.
"Kami berkomitmen membantu mengatasi masalah pembebasan lahan proyek tersebut melalui langkah taktis dan sinergis dengan Pemkot Depok dan Bekasi," ujarnya.
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2015