Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, memanfaatkan hasil evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jabar terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mengoptimalkan layanan kesehatan di daerahnya.
Penjabat (Pj) Bupati Cirebon Wahyu Mijaya, di Cirebon, Selasa, mengatakan evaluasi tersebut menjadi acuan penting dalam upaya meningkatkan mutu pelaksanaan JKN bagi masyarakat.
“Langkah ini dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik dan merata,” katanya.
Wahyu menjelaskan bahwa Pemkab Cirebon akan menindaklanjuti evaluasi ini dengan sejumlah langkah konkret seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pembenahan infrastruktur, dan optimalisasi pengelolaan anggaran di bidang kesehatan.
“Kami berkomitmen memperkuat program JKN agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya,” kata dia.
Dengan adanya evaluasi ini, Pemkab Cirebon yakin dapat memperbaiki sistem pelayanan kesehatan di wilayahnya, sehingga mendukung tercapainya akses kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Jabar Widhi Widayat menyampaikan bahwa evaluasi kinerja program JKN di Kabupaten Cirebon dilakukan untuk periode 2022 hingga triwulan ketiga 2024.
Menurut dia, pemeriksaan ini difokuskan pada empat aspek utama yaitu SDM kesehatan, fasilitas kesehatan, pemenuhan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP), serta pengelolaan pembiayaan kapitasi dan non-kapitasi.
“Tujuan kami adalah memberikan rekomendasi yang dapat membantu mengatasi kendala seperti antrean panjang di fasilitas kesehatan dan distribusi yang belum merata,” tuturnya.
Widhi menambahkan bahwa objek pemeriksaan ini mencakup Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, puskesmas, dan BPJS Kesehatan.
“Meskipun program JKN telah berjalan selama satu dekade, permasalahan pelaksanaannya masih sering menjadi keluhan masyarakat,” ucap dia.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024