Antarajabar.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, meluncurkan program Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa sebagai panduan pengelolaan untuk aparatur pedesaan.
"Program ini diluncurkan beberapa hari lalu, ketika saya menghadiri program 'Gubernur Ngamumule Lembur', di Desa Kebonturi, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon," kata Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar di Bandung, Minggu.
Ia menuturkan, banyaknya aparatur desa yang belum mampu mengelola keuangan dengan baik menjadi persoalan baru seiring mengalirnya bantuan keuangan langsung ke desa.
"Hal ini tercermin dari masih dwwsedikitnya desa di Jabar yang menerima transferan dana desa dari pemerintah pusat," kata dia.
Tidak hanya itu, lanjut Wagub Jabar, petugas yang desanya sudah menerima dana bantuan ini pun belum mampu menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang baik.
"Sehingga tidak heran jika dana bantuan tersebut mengendap tak terpakai karena aparatur desa enggan tersangkut persoalan hukum," ujarnya.
Menurut dia, kemampuan aparatur desa dalam mengelola keuangan harus ditingkatkan karena hal ini sangat penting agar dana yang dikirim bisa digunakan secara baik untuk pembangunan desa.
"Selain itu, laporan keuangannya harus terstruktur dan sesuai peraturan pemerintah tentang penggunaan sistem keuangan berbasis akrual. Agar nanti saat diaudit tidak bermasalah," kata Deddy.
Menurut dia, dalam program SIMDA Desa terdapat panduan mengenai tata cara penyusunan program pembangunan desa seperti APBDes.
Pihaknya berharap, dengan diluncurkan program tersebut, diharapkan aparatur desa di seluruh Jabar mampu mengelola setiap keuangan dengan baik.
"Sehingga, adanya bantuan tersebut bisa benar-benar dirasakan manfaatnya. Dan semoga di 2015 ini seluruhnya sudah bisa menguasai teknik akrual tersebut," katanya.
Lebih lanjut Deddy mengatakan, jika masing-masing desa menerima bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp1 miliar, maka sedikitinya terdapat Rp5,3 triliun dana bantuan yang masuk ke desa di Jabar.
Jumlah tersebut, kata dia, diyakini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan jika digunakan dengan baik.
"Terlebih, dana tersebut ditransfer langsung ke rekening masing-masing pemerintah desa sehingga diharapkan terbebas dari potongan liar. Oleh karena itu, pemerintah desa harus menggunakannya sebaik mungkin," kata dia.
Sementara itu, Sekretaris BPMPD Jabar Ade Afriandi mengatakan, peluncuruan SIMDA Desa di Jabar ini akan ditindaklanjuti dengan sosialisasi yang dilakukan di berbagai tingkatan pemerintah baik kabupaten/kota hingga desa itu sendiri.
"Kami akan segera menyosialisasikannya kepada kabupaten/kota. Nanti kabupaten/kota yang akan menyosialisasikannya lagi ke pemerintahan di desa," kata Ade.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2015
"Program ini diluncurkan beberapa hari lalu, ketika saya menghadiri program 'Gubernur Ngamumule Lembur', di Desa Kebonturi, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon," kata Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar di Bandung, Minggu.
Ia menuturkan, banyaknya aparatur desa yang belum mampu mengelola keuangan dengan baik menjadi persoalan baru seiring mengalirnya bantuan keuangan langsung ke desa.
"Hal ini tercermin dari masih dwwsedikitnya desa di Jabar yang menerima transferan dana desa dari pemerintah pusat," kata dia.
Tidak hanya itu, lanjut Wagub Jabar, petugas yang desanya sudah menerima dana bantuan ini pun belum mampu menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang baik.
"Sehingga tidak heran jika dana bantuan tersebut mengendap tak terpakai karena aparatur desa enggan tersangkut persoalan hukum," ujarnya.
Menurut dia, kemampuan aparatur desa dalam mengelola keuangan harus ditingkatkan karena hal ini sangat penting agar dana yang dikirim bisa digunakan secara baik untuk pembangunan desa.
"Selain itu, laporan keuangannya harus terstruktur dan sesuai peraturan pemerintah tentang penggunaan sistem keuangan berbasis akrual. Agar nanti saat diaudit tidak bermasalah," kata Deddy.
Menurut dia, dalam program SIMDA Desa terdapat panduan mengenai tata cara penyusunan program pembangunan desa seperti APBDes.
Pihaknya berharap, dengan diluncurkan program tersebut, diharapkan aparatur desa di seluruh Jabar mampu mengelola setiap keuangan dengan baik.
"Sehingga, adanya bantuan tersebut bisa benar-benar dirasakan manfaatnya. Dan semoga di 2015 ini seluruhnya sudah bisa menguasai teknik akrual tersebut," katanya.
Lebih lanjut Deddy mengatakan, jika masing-masing desa menerima bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp1 miliar, maka sedikitinya terdapat Rp5,3 triliun dana bantuan yang masuk ke desa di Jabar.
Jumlah tersebut, kata dia, diyakini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan jika digunakan dengan baik.
"Terlebih, dana tersebut ditransfer langsung ke rekening masing-masing pemerintah desa sehingga diharapkan terbebas dari potongan liar. Oleh karena itu, pemerintah desa harus menggunakannya sebaik mungkin," kata dia.
Sementara itu, Sekretaris BPMPD Jabar Ade Afriandi mengatakan, peluncuruan SIMDA Desa di Jabar ini akan ditindaklanjuti dengan sosialisasi yang dilakukan di berbagai tingkatan pemerintah baik kabupaten/kota hingga desa itu sendiri.
"Kami akan segera menyosialisasikannya kepada kabupaten/kota. Nanti kabupaten/kota yang akan menyosialisasikannya lagi ke pemerintahan di desa," kata Ade.
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2015