Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, meminta perbankan membantu pembiayaan kredit ringan untuk proses peremajaan angkutan umum bagi pelaku usaha angkutan agar kegiatan usaha jasa transportasi lebih baik.
"Ini yang kita mohon, kita sudah komunikasikan ke perbankan, hanya sampai hari ini mereka (perbankan) masih ada kajian, karena tidak bisa langsung," kata Sekretaris Daerah Pemkab Garut Nurdin Yana saat menerima aksi tuntutan sopir angkutan umum di DPRD Kabupaten Garut, Senin.
Baca juga: Polisi dan Dishub Garut cek kelaikan angkutan umum cegah kecelakaan
Ia menuturkan sopir angkutan umum melayangkan tuntutan kepada pemerintah terkait berbagai persoalan usaha di jalanan yakni masalah kendaraan travel ilegal, mobil odong-odong, premanisme, anak jalanan, dan kemudahan akses perbankan.
Persoalan yang disampaikan sopir angkutan umum itu, kata dia, akan menjadi perhatian pemerintah daerah, termasuk masalah kemudahan akses perbankan untuk kebutuhan biaya peremajaan kendaraan.
"Terkait dengan kemudahan proses peremajaan kendaraan, nah ini kami sudah informasikan dan komunikasi dengan perbankan untuk kemudian kami meminta bantuan ke perbankan untuk mengucurkan konteksnya KUR (kredit usaha rakyat)," katanya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah tidak hanya mendorong perbankan milik pemerintah daerah, tapi juga akan memperluas akses ke perbankan lain milik pemerintah yang ada di Garut.
"Kami juga akan mencoba melebar ke perbankan plat merah terkait dengan itu," katanya.
Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Garut Yudi Nurcahyadi menyampaikan terima kasih sudah mendapatkan respon dari pemerintah daerah yang siap membantu kemudahan akses ke perbankan, dan berbagai tuntutan lainnya.
Terkait persoalan perbankan, kata dia, selama ini pelaku usaha angkutan umum kesulitan untuk mendapatkan akses pinjaman kredit ringan yang tidak memberatkan ketika mau peremajaan kendaraan yang bekas maupun membeli kendaraan baru.
"Kredit ringan itu seperti kita ketahui kalau melalui pembiayaan 'leasing' hari ini sangat berat, kita hitung kumulatif cicilan sama pokok itu hampir dua kali lipat," katanya.
Ia berharap adanya program pinjaman dari perbankan milik pemerintah dengan program pinjaman bunga ringan seperti KUR dapat membantu pelaku usaha angkutan umum mendapatkan kendaraan peremajaan yang lebih bagus dan layak beroperasi.
Selama ini, kata dia, dari 1.600 mobil angkutan umum di Garut sekitar 60 persen dalam kondisi tidak layak dan butuh peremajaan agar pelayanan transportasi lebih layak dan nyaman.
"Melalui bank plat merah di sana ada dana KUR supaya bisa untuk usaha transportasi di Kabupaten Garut agar layak pakai, dan kita sampaikan kepada pemerintah daerah agar serius untuk masalah transportasi karena berkaitan dengan citra Garut sebagai kota wisata," katanya.
Baca juga: Dishub cek perizinan angkutan umum yang beroperasi di jalanan di Garut
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
"Ini yang kita mohon, kita sudah komunikasikan ke perbankan, hanya sampai hari ini mereka (perbankan) masih ada kajian, karena tidak bisa langsung," kata Sekretaris Daerah Pemkab Garut Nurdin Yana saat menerima aksi tuntutan sopir angkutan umum di DPRD Kabupaten Garut, Senin.
Baca juga: Polisi dan Dishub Garut cek kelaikan angkutan umum cegah kecelakaan
Ia menuturkan sopir angkutan umum melayangkan tuntutan kepada pemerintah terkait berbagai persoalan usaha di jalanan yakni masalah kendaraan travel ilegal, mobil odong-odong, premanisme, anak jalanan, dan kemudahan akses perbankan.
Persoalan yang disampaikan sopir angkutan umum itu, kata dia, akan menjadi perhatian pemerintah daerah, termasuk masalah kemudahan akses perbankan untuk kebutuhan biaya peremajaan kendaraan.
"Terkait dengan kemudahan proses peremajaan kendaraan, nah ini kami sudah informasikan dan komunikasi dengan perbankan untuk kemudian kami meminta bantuan ke perbankan untuk mengucurkan konteksnya KUR (kredit usaha rakyat)," katanya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah tidak hanya mendorong perbankan milik pemerintah daerah, tapi juga akan memperluas akses ke perbankan lain milik pemerintah yang ada di Garut.
"Kami juga akan mencoba melebar ke perbankan plat merah terkait dengan itu," katanya.
Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Garut Yudi Nurcahyadi menyampaikan terima kasih sudah mendapatkan respon dari pemerintah daerah yang siap membantu kemudahan akses ke perbankan, dan berbagai tuntutan lainnya.
Terkait persoalan perbankan, kata dia, selama ini pelaku usaha angkutan umum kesulitan untuk mendapatkan akses pinjaman kredit ringan yang tidak memberatkan ketika mau peremajaan kendaraan yang bekas maupun membeli kendaraan baru.
"Kredit ringan itu seperti kita ketahui kalau melalui pembiayaan 'leasing' hari ini sangat berat, kita hitung kumulatif cicilan sama pokok itu hampir dua kali lipat," katanya.
Ia berharap adanya program pinjaman dari perbankan milik pemerintah dengan program pinjaman bunga ringan seperti KUR dapat membantu pelaku usaha angkutan umum mendapatkan kendaraan peremajaan yang lebih bagus dan layak beroperasi.
Selama ini, kata dia, dari 1.600 mobil angkutan umum di Garut sekitar 60 persen dalam kondisi tidak layak dan butuh peremajaan agar pelayanan transportasi lebih layak dan nyaman.
"Melalui bank plat merah di sana ada dana KUR supaya bisa untuk usaha transportasi di Kabupaten Garut agar layak pakai, dan kita sampaikan kepada pemerintah daerah agar serius untuk masalah transportasi karena berkaitan dengan citra Garut sebagai kota wisata," katanya.
Baca juga: Dishub cek perizinan angkutan umum yang beroperasi di jalanan di Garut
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024