Antarajabar.com - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo dan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan mengatakan Pemprov Sulsel dan Jabar mendorong penerapan "Green Procurement" atau Pengadaan Barang dan Jasa yang ramah lingkungan.
"Selalu kita mendorong (green procurement), bahkan ada kebijakan semua bangunan baru sebagai green building," kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan saat jumpa pers di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di Makassar, Jumat.
Pihaknya misalnya mengharuskan bangunan baru untuk memiliki KDB (Koefisien Dasar Bangunan) antara 10 sampai 30 persen, dan selebihnya adalah kawasan hijau.
Selain itu, kata Ahmad Heryawan, bangunan-bangunan tersebut harus memiliki "zero run off".
"Ketika di permukaan tanah ada bangunan, ada aspal, ada jalan, air yang jatuh ke permukaan tanah ini terhalang, ini perlu dibuatkan rekayasa sistem tertentu sehingga semua air yang jatuh pada kawasan tersebut semua dapat terserap masuk ke dalam tanah," jelasnya.
Pihaknya, kata dia, juga mendorong agar semua pembangunan sipil dan arsitektur menggunakan energi seminim mungkin.
"Hotel, bandara, semua bangunan dirancang agar seminim mungkin menggunakan energi listrik," ujarnya.
Sementara, menurut Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, pihaknya mendorong pengadaan barang dan jasa pemerintah yang ramah lingkungan, melalui kewajiban rencana melakukan penghijauan bagi setiap tender proyek pembangunan pemerintah.
"Tender tidak akan diterima kalau tidak ada rencana penghijauan di dalamnya," kata Syahrul.
Menurut Gubernur Ahmad Heryawan "Green Procurement" ini adalah suatu gerakan terkait dengan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.
"Kita menyiapkan agar sumber daya apa yang sudah kita pakai di saat ini, tetap dapat dinikmati oleh anak cucu kita di masa depan," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2015
"Selalu kita mendorong (green procurement), bahkan ada kebijakan semua bangunan baru sebagai green building," kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan saat jumpa pers di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di Makassar, Jumat.
Pihaknya misalnya mengharuskan bangunan baru untuk memiliki KDB (Koefisien Dasar Bangunan) antara 10 sampai 30 persen, dan selebihnya adalah kawasan hijau.
Selain itu, kata Ahmad Heryawan, bangunan-bangunan tersebut harus memiliki "zero run off".
"Ketika di permukaan tanah ada bangunan, ada aspal, ada jalan, air yang jatuh ke permukaan tanah ini terhalang, ini perlu dibuatkan rekayasa sistem tertentu sehingga semua air yang jatuh pada kawasan tersebut semua dapat terserap masuk ke dalam tanah," jelasnya.
Pihaknya, kata dia, juga mendorong agar semua pembangunan sipil dan arsitektur menggunakan energi seminim mungkin.
"Hotel, bandara, semua bangunan dirancang agar seminim mungkin menggunakan energi listrik," ujarnya.
Sementara, menurut Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, pihaknya mendorong pengadaan barang dan jasa pemerintah yang ramah lingkungan, melalui kewajiban rencana melakukan penghijauan bagi setiap tender proyek pembangunan pemerintah.
"Tender tidak akan diterima kalau tidak ada rencana penghijauan di dalamnya," kata Syahrul.
Menurut Gubernur Ahmad Heryawan "Green Procurement" ini adalah suatu gerakan terkait dengan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.
"Kita menyiapkan agar sumber daya apa yang sudah kita pakai di saat ini, tetap dapat dinikmati oleh anak cucu kita di masa depan," kata dia.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2015