Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka serius dalam mengatasi stunting dan kemiskinan ekstrem, bahkan, berbagai upaya juga telah dilakukan untuk menekan angka kemiskinan ekstrem yang hingga 2023 jumlahnya mencapai 0,86 persen dari total penduduk Kabupaten Majalengka 1,3 juta jiwa.
Penjabat Bupati Majalengka, Dedi Supandi, mengatakan, langkah konkret yang telah dilakukan untuk menekan angka kemiskinan ekstrem dari mulai gelar pangan murah, bantuan rutilahu, BLT mitigasi elnino, PKH, BPNT, bantuan pangan cadangan beras pemerintah, CSR, subsidi sembako murah, bantuan keuangan bersifat khusus Jamsostek, dan lainnya. Selain itu, pihaknya juga melakukan berbagai upaya, yakni beasiswa bagi siswa miskin berupa bantuan peralatan dan perlengkapan sekolah, bantuan iuran Jaminan Kesehatan (PBI), Puskesmas Nganjang Ka Imah, pemberian Rantang Kanyaah bagi warga lansia terlantar, Kejar Uda, pelatihan kewirausahaan, keterampilan serta bantuan modal, bantuan pupuk, benih dan bibit tanaman bagi petani miskin, bantuan bibit ayam, Kube Melati, hingga lainnya.
"Kami juga menyiapkan anggaran penanggulangan kemiskinan di APBD 2024 yang totalnya mencapai Rp 424.023.938.000. Tahun ini, kami menyiapkan berbagai strategi untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Majalengka," katanya, Sabtu (8/9). Di antaranya, peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi layak, rutilahu, sumber penerangan, air minum layak, akses jalan maupun jembatan untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan di Kabupaten Majalengka. Nantinya, DKP3, DPUTR, DPMD, Disdik, dan DPKPP yang menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan strategi tersebut.
Ia mengatakan, strategi untuk meningkatkan pendapatan warga miskin juga turut disiapkan, yakni melalui pelatihan dan akses pekerjaan, pemberdayaan, peningkatan produktivitas, pengembangan potensi unggula, akses serta informasi pasar, hingga sosialisasi budaya baca maupun literasi. Strategi itu dilaksanakan DK2UKM, Dinsos, DKP3, DPUTR, dan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Majalengka.
"Itu di luar strategi perlindungan, jaminan, dan bantuan sosial yang akan disalurkan OPD lainnya untuk menanggulangi kemiskinan. Totalnya ada puluhan kegiatan yang dilaksanakan berbagai OPD pada tahun ini, sehingga diharapkan dapat menekan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Majalengka," ujarnya.
Baca juga: Pemkab Majalengka memfasilitasi ekspor mangga gedong gincu ke Jepang
Pihaknya mengakui, berbagai strategi tersebut menjadi langkah konkret Pemkab Majalengka untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem. Langkah-langkah tersebut bermuara pada tiga garis besar utama dari mulai mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan keluarga miskin, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
Dedi menyampaikan, Pemkab Majalengka juga berkolaborasi dengan IPDN untuk menerjunkan ratusan praja dalam rangka verifikasi dan validasi data warga miskin di Kabupaten Majalengka. Hasilnya, jumlah warga miskin yang semula 50058 kepala keluarga (KK) turun menjadi 37244 KK, dan data tersebut akan disinkronkan dengan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2023 yang menjadi acuan praja IPDN melaksanakan verval.
Sementara itu, dalam menekan angka stunting Pemkab Majalengka meluncurkan meluncurkan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis pangan lokal untuk meningkatkan gizi masyarakat dan mendukung produk lokal. Program tersebut menyediakan makanan sehat bagi ibu hamil, menyusui, dan balita, dengan bahan pangan dari daerah setempat.
Selain itu, mengadakan Kelas Balita dan Kelas Ibu Hamil untuk mencegah stunting melalui edukasi dan dukungan gizi kepada ibu hamil serta orang tua balita guna memastikan pertumbuhan anak yang optimal. Termasuk melakukan supervisi layanan KIA dan gizi serta pengelolaan posyandu untuk mencegah stunting. Langkah tersebut dalam rangka memastikan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pemantauan gizi yang optimal di posyandu.
Melalui pendekatan itu, pihaknya berupaya meningkatkan kesehatan dan pertumbuhan anak secara menyeluruh. "Angka stunting di Kabupaten Majalengka pada 2023 menurun menjadi 3,12 persen atau 2.465 balita stunting dari jumlah total balita yang diukur sebanyak 79.101 balita. Kami berharap, berbagai langkah yang disiapkan pemerintah daerah dapat menekan kasus stunting di Kabupaten Majalengka," pungkasnya. (Adv)
Baca juga: Majalengka gencarkan GPM guna jaga inflasi pada September
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
Penjabat Bupati Majalengka, Dedi Supandi, mengatakan, langkah konkret yang telah dilakukan untuk menekan angka kemiskinan ekstrem dari mulai gelar pangan murah, bantuan rutilahu, BLT mitigasi elnino, PKH, BPNT, bantuan pangan cadangan beras pemerintah, CSR, subsidi sembako murah, bantuan keuangan bersifat khusus Jamsostek, dan lainnya. Selain itu, pihaknya juga melakukan berbagai upaya, yakni beasiswa bagi siswa miskin berupa bantuan peralatan dan perlengkapan sekolah, bantuan iuran Jaminan Kesehatan (PBI), Puskesmas Nganjang Ka Imah, pemberian Rantang Kanyaah bagi warga lansia terlantar, Kejar Uda, pelatihan kewirausahaan, keterampilan serta bantuan modal, bantuan pupuk, benih dan bibit tanaman bagi petani miskin, bantuan bibit ayam, Kube Melati, hingga lainnya.
"Kami juga menyiapkan anggaran penanggulangan kemiskinan di APBD 2024 yang totalnya mencapai Rp 424.023.938.000. Tahun ini, kami menyiapkan berbagai strategi untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Majalengka," katanya, Sabtu (8/9). Di antaranya, peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi layak, rutilahu, sumber penerangan, air minum layak, akses jalan maupun jembatan untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan di Kabupaten Majalengka. Nantinya, DKP3, DPUTR, DPMD, Disdik, dan DPKPP yang menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan strategi tersebut.
Ia mengatakan, strategi untuk meningkatkan pendapatan warga miskin juga turut disiapkan, yakni melalui pelatihan dan akses pekerjaan, pemberdayaan, peningkatan produktivitas, pengembangan potensi unggula, akses serta informasi pasar, hingga sosialisasi budaya baca maupun literasi. Strategi itu dilaksanakan DK2UKM, Dinsos, DKP3, DPUTR, dan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Majalengka.
"Itu di luar strategi perlindungan, jaminan, dan bantuan sosial yang akan disalurkan OPD lainnya untuk menanggulangi kemiskinan. Totalnya ada puluhan kegiatan yang dilaksanakan berbagai OPD pada tahun ini, sehingga diharapkan dapat menekan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Majalengka," ujarnya.
Baca juga: Pemkab Majalengka memfasilitasi ekspor mangga gedong gincu ke Jepang
Pihaknya mengakui, berbagai strategi tersebut menjadi langkah konkret Pemkab Majalengka untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem. Langkah-langkah tersebut bermuara pada tiga garis besar utama dari mulai mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan keluarga miskin, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
Dedi menyampaikan, Pemkab Majalengka juga berkolaborasi dengan IPDN untuk menerjunkan ratusan praja dalam rangka verifikasi dan validasi data warga miskin di Kabupaten Majalengka. Hasilnya, jumlah warga miskin yang semula 50058 kepala keluarga (KK) turun menjadi 37244 KK, dan data tersebut akan disinkronkan dengan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2023 yang menjadi acuan praja IPDN melaksanakan verval.
Sementara itu, dalam menekan angka stunting Pemkab Majalengka meluncurkan meluncurkan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis pangan lokal untuk meningkatkan gizi masyarakat dan mendukung produk lokal. Program tersebut menyediakan makanan sehat bagi ibu hamil, menyusui, dan balita, dengan bahan pangan dari daerah setempat.
Selain itu, mengadakan Kelas Balita dan Kelas Ibu Hamil untuk mencegah stunting melalui edukasi dan dukungan gizi kepada ibu hamil serta orang tua balita guna memastikan pertumbuhan anak yang optimal. Termasuk melakukan supervisi layanan KIA dan gizi serta pengelolaan posyandu untuk mencegah stunting. Langkah tersebut dalam rangka memastikan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pemantauan gizi yang optimal di posyandu.
Melalui pendekatan itu, pihaknya berupaya meningkatkan kesehatan dan pertumbuhan anak secara menyeluruh. "Angka stunting di Kabupaten Majalengka pada 2023 menurun menjadi 3,12 persen atau 2.465 balita stunting dari jumlah total balita yang diukur sebanyak 79.101 balita. Kami berharap, berbagai langkah yang disiapkan pemerintah daerah dapat menekan kasus stunting di Kabupaten Majalengka," pungkasnya. (Adv)
Baca juga: Majalengka gencarkan GPM guna jaga inflasi pada September
Editor : Isyati Putri
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024